RENGAT, GORIAU.COM - Polres Inhu melalui Unit Tipikor terus melakukan pengembangan terhadap kasus korupsi pengadaan tower dan komputer untuk 4 Kecamatan. Hari ini Selasa (12/2/2013), Unit Tipikor Polres Inhu melakukan pemeriksaan terhadap Sekda Pemkab Indragiri Hulu (Inhu) Raja Erisman terkait korupsi Disdukcapil Inhu yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 963 juta lebih itu.

Pemeriksaan terhadap Raja Erisman berlangsung di ruang Tipikor Polres Inhu di Rengat, yang dilakukan oleh tiga orang penyidik dari jam 9 hingga jam 12.30 Wib. Kepada Wartawan Selasa (12/2/13) usai diperiksa, Sekda Inhu Raja Erisman mengatakan, pemeriksaan terhadap dirinya hanya sebatas saksi. "Diperiksa sebagai saksi untuk menambahkan keterangan terkait Disdukcapil Inhu," ujarnya singkat.

Sementara itu Kapolres Inhu AKBP Aris Prasetya Indaryanto melalui Kasat Reskrim AKP Dodi Harza Kusuma mengatakan, pemeriksaan terhadap Sekda Inhu Raja Erisman hari ini sebagai saksi. Dimana dari pengembangan penyidikan nantinya terhadap para saksi yang sudah diperiksa, tidak menutup kemungkinan menjadi tersangka.

"Pemeriksaan ini dilakukan setelah sebelumnya dilakukan penyidikan terhadap tersangka mantan Kadisdukcapil Inhu Zulkifli Sulaiman dan saksi saksi lainya. Terhadap para tersangka ini kita jerat dengan pasal 2, pasal 3 dan pasal 18 undang undang Tipikor. Yungto pasal 64 dan 55 KUHP,'' tegasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya Polres Inhu telah melakukan penahanan terhadap tersangka mantan Kadisdukcapil Inhu Zulkifli Sulaiman dan kontraktor pelaksana CV Kopral Hardhani atas dugaan korupsi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengoperasian kartu tanda oenduduk (KTP) Sistim Informasi dan Admintrasi Kependudukan (SIAK).

Kasus ini berawal pada 2011 dengan nilai Rp767.898.000 dari APBD Inhu. Sesuai kontrak, dana tersebut digunakan untuk belanja modal pengadaan tower dan komputer untuk 4 kecamatan. Kemudian pada APBD Perubahan 2011, kembali dianggarkan kegiatan serupa untuk 4 kecamatan berbeda dengan anggaran senilai Rp796.556.000. Sesuai kontrak, dana tersebut untuk belanja modal pengadaan tower. Diduga pelaksanaan kegiatan tersebut penuh rekayasa. Hingga terjadi kerugian negara mencapai Rp963 juta lebih. (aun)