
RENGAT- Setelah saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu urut 1 H Tengku Muhktaruddin-Hj Aminah (TM-Amin) memilih keluar (walk out) dari ruang pleno rekapitulasi suara yang digelar KPU (Komisi Pemilihan Umum) Inhu, Rabu (16/12/2015), serta menolak keras penyelenggaraan Pilkada Inhu 9 Desember 2015.
Tim pemenangan TM-Amin nyatakan bahwa, pelaksanaan serta hasil Pilkada Inhu 9 Desember 2015 tidak sah alias cacat hukum. Dengan demikian, pihaknya akan melaporkan hal itu ke MK (Mahkama Konstitusi).
"Banyak kejanggalan dan pelanggaran yang kita temukan pada Pilkada Inhu 9 Desember 2015 lalu. Salah satunya adalah, adanya kecurangan atau Pilkada masif, terstruktur dan sistematis pada pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan KPU Inhu," sebut Ketua Tim Pemenangan TM-Amin Nursyamsiah kepada GoRiau.com, Kamis (17/12/2015) via selulernya.
Dikatakan Nursyamsiah, dirinya sebagai ketua tim pemenangan Paslon urut 1 yang juga merupakan salah satu ketua partai pengusung, sangat setuju dan siap mendukung jika TM-Amin melakukan gugatan ke Mahkama Konstitusi terkait dugaan adanya pelanggaran Pilkada tersebut.
"Saat ini kita tengah melengkapi data-data dan temuan pelanggaran Pilkada itu, jika sudah lengkap, kita akan teruskan ke MK," tegas Nursyamsiah yang juga Ketua DPD Partai Hanura itu.
Seperti diberitakan GoRiau.com sebelumnya, sebelum walk out saat pleno rekapitulasi suara, saksi Paslon urut 1 yang diwakili Iwan Kurniawan membacakan surat penolakan terhadap penyelenggaraan Pilkada dan hasil pleno KPU.
Dalam surat bernomor : 19/TM- AMIN/Kab-Inhu/XII/2015 itu, saksi Paslon urut 1 menyatakan penolakan terhadap penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Inhu Priode 2015-2020 serta penolakan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Inhu tahun 2015 tersebut.
Dasar penolakan yang diajukan saksi paslon urut 1 itu yaitu, ditemukannya penyelenggaraan Pilkada 9 Desember 2015 yang cacat, sehingga mengakibatkan hilangnya hak-hak demokrasi masyarakat Inhu.
Sebagai pelaksana, KPU Inhu dinilai tidak jujur, tidak adil dan tidak terbuka. Serta ditemukannya sejumlah tindakan pidana, kecurangan pemilu dengan melibatkan pihak penyelenggara dan aparatur pemerintah serta dengan pihak-pihak lain dengan tujuan tertentu, hingga pemilu jadi tidak jujur dan tidak adil.
Selain itu, dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa telah terjadi kecurangan masif, terstruktur dan sistematis pada pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan KPU Inhu.
Menyikapi hal tersebut, Divisi Hukum KPU Inhu Hendri A Saleh menyatakan bahwa, hal tersebut merupakan hak mereka. "Kita mengucapkan terima kasih kepada saksi Paslon urut 1 yang telah meninggalkan ruangan rapat pleno ini dan itu adalah hak mereka. Namun demikian, pernyataan tersebut tidak akan menghentikan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pilkada Inhu 9 Desember 2015," sebut Hendri dengan tegas.***