PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mendesak pemerintah kabupaten dan kota untuk bergerak cepat menertibkan seluruh aktivitas penambangan Galian C yang beroperasi tanpa izin. Atensi khusus diarahkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru karena maraknya pengerukan tanah ilegal yang menjadi celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Instruksi tegas ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto. Ia melihat pembiaran terhadap pengusaha nakal yang mengeruk kekayaan alam tanpa kontribusi finansial resmi hanya akan merugikan keuangan daerah.

"Arah ke jalan menuju kantor Wali Kota itu, terpantau banyak sekali aktivitas Galian C. Saya minta tolong coba didata dengan teliti, mana saja yang tidak mengantongi izin resmi. Karena sangat disayangkan jika potensi itu menguap begitu saja dan tidak masuk dalam daftar tempat yang seharusnya menyumbang Pendapatan Asli Daerah," kata SF Hariyanto di Pekanbaru, Rabu (10/6/2026).

Hilangnya Potensi Keuangan Daerah

Menjamurnya aktivitas tambang tanah uruk dan pasir ilegal di wilayah ibu kota provinsi disinyalir terjadi akibat minimnya pengawasan serta pendataan di tingkat bawah.

Plt Gubernur Riau meminta jajaran pemerintah kota tidak menutup mata dan segera memetakan zona penambangan liar tersebut berdasarkan klaster wilayah:

  • * Pendataan Menyeluruh: Mengirim tim khusus untuk menyisir lokasi pengerukan tanah di sepanjang jalur utama kota.
  • * Audit Legalitas: Memeriksa dokumen perizinan resmi dari setiap pengusaha yang melakukan aktivitas pengerukan.
  • * Dorong Legalisasi: Merangkul pelaku usaha lokal agar segera mengurus izin resmi demi keberlanjutan usaha dan kontribusi pajak.

Optimalisasi Sektor Pajak Daerah

Langkah penertiban ini dipandang sebagai solusi strategis untuk menggali potensi pajak sektor mineral bukan logam dan batuan yang selama ini bocor.

Pemko Pekanbaru diminta mengambil tindakan persuasif namun tegas agar para pengusaha tambang rakyat ini patuh terhadap regulasi daerah yang berlaku. ***