PEKANBARU - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai perusahaan plat merah dituntut untuk berkontribusi memberikan keuntungan bagi daerah. Makanya, sejumlah BUMD yang kurang menghasilkan profit harus dievaluasi dan disarankan untuk ditiadakan apabila tidak mampu berkembang.

Demikian disampaikan oleh Tim transisi Syamsuar-Edy Natar, Saiman Pakpahan kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Minggu (7/4/2019) sore.

Ia mengatakan, bahwa dari proses bisnis dari BUMD yang mendapat penyertaan modal dari APBD itu, hasilnya nanti akan digelontorkan ulang ke masyarakat. Sehingga, BUMD harus profit dan jelas pembagian dividennya.

"Sampai sekarang, BUMD belum diintervensi secara serius. Untuk itu, BUMD hari ini, di tangan pak Syamsuar harus dievaluasi dan diaudit supaya transparan berapa profitnya serta mana keuntungannya untuk masyarakat," kata Saiman.

Ads
Angin segarnya, imbuh Saiman, beberapa waktu lalu, Gubri Syamsuar sendiri telah mengatakan akan melakukan evaluasi kembali terhadap sejumlah BUMD di Riau.

"Audit ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui segala permasalahan yang ada di suatu BUMD. Dan kita tunggu apa yang dilakukan oleh Gubernur," ujar Saiman.

Lanjut Saiman, untuk melakukan evaluasi suatu BUMD, tim asesor atau audit yang bertugas mencari persoalannya ada dimana. Kalau persoalannya ketemu, persoalan itu yang bisa diintervensi.

"Cara intervensinya bisa dengan menempatkan orang yang profesional atau BUMD itu harus ditonton oleh banyak orang sehingga lebih giat atau hal lainnya yang bisa membuat target dari BUMD bisa sesuai target yang diharapkan pemerintah sebagai pemegang saham," ungkapnya.

Jika apa yang diberikan suatu BUMD kecil sementara uang yang digelontorkan oleh APBD besar, maka secara logika ekonomi tidak pas. Karena semangat ruh dari bisnis itu adalah keuntungan. "Kalau tidak untung mengapa harus dipertahankan," ucapnya.

Di samping itu, menurut Saiman, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau harus membuat pola untuk mengidentifikasi setiap persoalan yang muncul di tubuh BUMD. Seperti halnya melibatkan civil society, salah satunya seperti Ikatan Putera Pekanbaru (IPP) yang mampu mendeteksi persoalan yang terjadi di BUMD di wilayahnya.

"Masyarakat sipil mampu menggiring masalah BUMD menjadi opini yang harus senantiasa didiskusikan terus menerus. Dan BUMD memang harus didiskusikan terus menerus, dan tidak boleh berhenti hanya pada persoalan kedekatan pemerintah yang melahirkan dan BUMD yang dilahirkan," terangnya.

Di tempat yang sama, Perwakilan Ikatan Putera Pekanbaru (IPP) Harry Datta Bakri mengatakan, bahwa BUMD yang dimodali dengan uang rakyat harus dikelola secara profesional dan maksimal.

Ia pun mencontohkan salah satu BUMD di Riau yang saat ini belum maksimal dalam memberikan kontribusi seperti PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER).

"Di data kami PT PER ini untungnya sangat kecil. Seharusnya kan APBD yang disuntikkan ke BUMD bisa membuat BUMD tersebut mandiri, tapi tahun ke tahun PT PER selalu kurang menguntungkan," paparanya.

Meski ada BUMD yang masih belum maksimal memberikan kontribusi, kata Harry, masih ada BUMD yang saat ini masih menjadi andalan Pemprov Riau dan paling sehat diantara BUMD yang lain yaitu Bank Riau Kepri (BRK).

"Harapan kami dibawah kepemimpinan Syamsuar-Edy Natar Nasution bisa memajukan dan membenahi seluruh BUMD yang ada saat ini. Terlebih untuk BRK, sehingga mampu terus memberikan kontribusi yang positif," tandasnya. ***