JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil menyuarakan penolakan tegas terhadap rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Rapat Paripurna DPR yang dijadwalkan digelar pekan depan. Mereka menilai proses pembahasan berlangsung tergesa-gesa dan tidak melibatkan publik secara memadai.

Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Arif Maulana, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menarik kembali draft RUU KUHAP agar tidak dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan.
“Kami mendesak kepada presiden menarik draft RUU KUHAP agar tidak dilanjutkan dalam pembahasan tingkat II sidang paripurna DPR RI,” ujarnya dalam konferensi pers, Minggu (16/11/2025).

Menurut Arif, pembahasan RUU KUHAP sejauh ini tidak menunjukkan prinsip transparansi maupun akuntabilitas. Ia menilai proses legislasi semacam ini tidak mencerminkan sistem peradilan yang adil, jujur, dan inklusif.
Ia menegaskan RUU KUHAP seharusnya dirancang untuk memperkuat jaminan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.
“Bukan justru disusun untuk melindungi kepentingan kekuasaan, untuk melindungi institusi, kepentingan institusi, atau aparat penegak hukum, atau yang lainnya,” tambah Arif.

Koalisi juga menuntut DPR membuka dokumen RUU KUHAP kepada publik agar masyarakat dapat mengetahui substansi aturan yang akan disahkan. Mereka menilai penutupan informasi hanya memperlebar jarak antara pembentuk undang-undang dan warga yang terdampak langsung oleh perubahan hukum acara.

Sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyetujui RUU KUHAP untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II. Persetujuan itu disampaikan dalam rapat Komisi III bersama Mensesneg Prasetyo Hadi dan Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej.
“Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang KUHAP dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II… Setuju?” ujar Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, Kamis (13/11/2025).
“Setuju,” jawab peserta rapat.

Rapat Paripurna yang akan menentukan nasib RUU KUHAP dijadwalkan berlangsung pekan depan. ***