PEKANBARU, GORIAU.COM - Sidang perdana terdakwa dua kasus Korupsi, Gubernur Riau HM Rusli Zainal, digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru. Sidang ini ramai pengunjung dan dijaga ketat aparat kepolisian, termasuk Kapolresta Pekanbaru, Kombes R Adang Ginandjar yang tampak menyaksikan persidangan.
Rusli Zainal menjalani sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan itu didampingi 12 kuasa hukumnya yang duduk di bangku khusus pengacara. Mereka dipimpin Eva Nora. Sedangkan KPK menghadirkan 6 Jaksa Penuntut Umum.
"Siapa nama Saudara, apa pekerjaan saudara dan dimana saudara tinggal," tanya hakim Bachtiar Sitompul ke Rusli Zainal.
Rusli Zainal pun menjawab dengan nada pelan. "Nama Saya Rusli Zainal, saya tinggal dijalan Diponegoro Pekanbaru (rumah dinas Gubernur Riau) , pekerjaan saya sebagai Gubernur Riau," jawab Rusli ke hakim.
Namun hakim tak percaya begitu saja soal alamat Rusli Zainal, "selain di situ (rumah dinas) dimana lagi tempat tinggal saudara, apakah ada di Jakarta atau tempat lain,"tanya Bachtiar.
Sambil berfikir beberapa detik, Rusli menjawab tempat tinggalnya hanya di rumah dinas tersebut.
"Hanya di rumah dinas pak, di Jakarta tidak ada, hanya ada kantor perwakilan Riau di Jakarta,"kata Rusli.
Kemudian Hakim mempersilahkan JPU KPK membacakan dakwaannya. Dakwaan yang pertama dibacakan perihal korupsi kehutanan di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.
"Terdakwa Rusli Zainal setelah menerima Nota Dinas dan konsep Surat Gubernur tentang pengesahan BK UPHHKHT dari Ir Syuhada Tasman selanjutnya secara bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 151/KPTS-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, menandatangai dan mengesahkan BK UPHHKHT yang diajukan oleh 8 perusahaan, "ujar Riyono SH, salah satu Jaksa Penuntut Umum KPK saat membaca dakwaannya.
Riyono merincikan, kedelapan perusahaan itu menyetor sejumlah uang hingga miliaran rupiah kepada Rusli Zainal, di antaranya: PT Merbau Pelalawan Lestari menyetor RP 17.751.015.979, PT Mitra Tani Nusa Sejati menyetor Rp 21.229.074.314, PT Rimba Mutiara Permai menyetor Rp 7.688.163.703, PT Selaras Abadi Utama menyetor Rp 38.790.637.659. PT Bhakti Praja Mulia menyetor Rp 66.442.117.964. PT Mitra Hutani Jaya menyetor Rp 47.140.691.525, PT Satria Perkasa Agung menyetor Rp 25.086.333.013, sedangkan CV Lindung Bulan menyetor Rp 40.078.637.838.
Sedangkan di Kabupaten Siak, PT Seraya Sumber Lestari menyetor ke terdakwa Rusli Zainal sebanyak Rp 1.705.694.169.
"Sehingga kerugian negara atas perbuatan Rusli Zainal perkara korupsi Kehutanan Riau mencapai Rp 265.912.366.170," ungkap Riyono SH.
Sedangkan untuk kasus Suap PON Riau, JPU KPK menyita barang bukti uang Suap senilai Rp 900 juta.
Dalam dakwaan disebutkan, Rusli Zainal dikenakan Pasal 2 ayat I juncto pasal 18 undang-undang nomor 31/1999, subsider pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 31/1999, dan kedua primer pasal 12 huruf a subsider pasal 11 dan Ketiga pertama pasal 5 ayat 1 huruf a, atau ketiga kedua pasal 13 UU Nomor 31 /1999. Barang bukti kerugian negara yang diamankan KPK sebesar Rp 900 juta. Dengan ancaman penjara paling lama seumur hidup.
Usai menjalani persidangan, Rusli Zainal meninggalkan ruang sidang, "Alhamdulillah, lancar,"ungkap Rusli Zainal kepada sejumlah wartawan.
Sidang ditunda hingga pekan depan (13/6),dengan agenda Jawaban keberatan terdakwa atas dakwaan JPU KPK. ***