PEKANBARU - Para Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan melakukan pemotongan gaji untuk membantu saudara-saudara yang mengalami bencana alam gempa bumi di Sulawesi Selatan, tepatnya Majene.

Ketua Fraksi PKS DPRD Riau, Markarius Anwar membenarkan kabar tersebut, menurutnya, pemotongan gaji ini akan dipotong pada penerimaan gaji DPRD fraksi PKS bulan ini.

"Iya, kita ikut arahan pusat, akan ada potongan bulan ini, gaji kita kan belum keluar ni, itu sumbangannya bukan dari fraksi DPRD Riau saja. Tapi dari fraksi di Kabupaten/kota juga," kata Bendahara DPW PKS Riau ini kepada GoRiau.com, Rabu (20/1/2021).

Adapun penyaluran donasi ini akan dikirimkan ke pengurus PKS di daerah yang mengalami bencana alam, melalui DPW PKS Riau. Hal ini juga berlaku bagi di DPW-DPW PKS se-Indonesia.

Untuk besarannya, pria yang biasa disapa Eka ini, menyebut belum ada kepastian berapa persen gaji mereka akan dipotong, karena itu masih menunggu surat edaran lanjutan dari DPW PKS.

"Besarannya belum, tapi akan ada surat edaran dari DPW. Tapi menurut saya akan seperti biasa, artinya sama seperti waktu awal-awal Covid-19 dulu," tambahnya.

Sejauh ini, menurut Eka, pihaknya hanya mengirimkan bantuan berupa uang saja, belum menerima pengiriman logistik. Karena, PKS mempertimbangkan besaran anggaran untuk pengiriman barang ke lokasi.

"Ini lokasinya kan jauh dari Riau, dan disana pengurus PKS juga ada. Jadi kita kirim uang saja. Kalau kita kesana, ongkos besar juga, makanya lebih baik transfer uang saja," ujarnya.

Disinggung apakah PKS Riau juga akan mengirimkan tenaga untuk membantu para korban, Eka menyebut hal itu belum dilakukan karena belum ada intruksi dari pusat. Namun, pihaknya mengaku siap jika memang tenaga dari PKS Riau dibutuhkan.

"Sementara ini belum, tapi nanti kalau ada permintaan relawan PKS, kita siap mengirimkan satgas kita kesana," tutupnya.

Sebelumnya, seluruh Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Riau juga pernah diinstruksikan menyisihkan gajinya untuk membantu penanggulangan pandemi virus corona atau COVID-19 yang telah menjadi bencana nasional maupun dunia saat ini.

Ketua Fraksi PKS DPRD Riau, Markarius Anwar saat itu, mengatakan sesuai dengan arahan Presiden PKS Sohibul Imam seluruh anggota dewan dari PKS diminta untuk memberikan gaji mereka secara sukarela.

"Sesuai dengan instruksi Presiden PKS, diminta untuk ada pemotongan 30 persen dari gaji, tapi ke depannya akan ada penambahan lagi yang berlaku tidak hanya di pusat tapi juga bagi PKS seluruh Riau. Kita berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam menghadapi pandemi virus yang mewabah ini," ucap Markarius Anwar akhir Maret 2020 lalu.***