PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menyatakan kesiapannya mendukung penuh strategi nasional pengendalian inflasi tahun 2025. Komitmen ini disampaikan dalam rapat koordinasi virtual bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang diikuti seluruh pemerintah daerah se-Indonesia, Senin (19/5/2025).

Rapat yang digelar di Kantor Gubernur Riau ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menyusun langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, terutama jelang musim tanam, panen, dan hari besar keagamaan.

Menteri Tito dalam arahannya menegaskan pentingnya keterpaduan antara pusat dan daerah dalam menjaga daya beli masyarakat, di antaranya melalui ketahanan pangan, operasi pasar berkala, dan pemantauan harga secara real time.

“Inflasi harus dikendalikan dengan strategi yang tepat, termasuk optimalisasi anggaran, distribusi logistik, dan sinergi antarlembaga,” tegas Tito.

Menanggapi arahan tersebut, Asisten III Setdaprov Riau, Elly Wardhani, menyampaikan bahwa pihaknya siap menjalankan seluruh arahan pemerintah pusat. Pemprov Riau juga tengah memperkuat koordinasi lintas OPD dan mempercepat digitalisasi pemantauan harga serta stok bahan pokok.

“Pengendalian inflasi bukan hanya tugas pusat, tetapi juga tanggung jawab daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kami mendorong kabupaten/kota menyusun strategi sesuai potensi daerah masing-masing,” ujar Elly.

Ia menambahkan, Pemprov Riau akan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran, serta memperkuat sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna menekan lonjakan harga yang merugikan masyarakat.

“Fokus kami adalah memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Pemantauan distribusi dan penggunaan teknologi akan terus ditingkatkan agar kita bisa merespons lebih cepat terhadap gejolak harga di pasar,” katanya.

Dengan dukungan TPIP, Elly meyakini pengendalian inflasi di Riau akan berjalan optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. ***