PEKANBARU, GORIAU.COM - Kementerian Pertanian RI akhirnya menyepakati pencabutan KepmenhutbunNomor628/Kpts-II/1998 tentang pembelian kelapa. Untuk seterusnya, penetapan harga kelapa akan Riau akan dirumuskan Pemprov Riau yang nantinya ditetapkan oleh Gubernur.

Kelapa Dinas Perkebunan Provinsi Riau Zulher MS, Selasa (12/3/2013) mengatakan, sesuai hasil rapat yang digelar di Direktorat Jendral (Ditjen) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) Kementerian Pertanian telah disepakati untuk mencabut Kepmenhutbun Nomor628/Kpts-II/1998 tentang pembelian kelapa.

"Beberapa waktu lalu telah diselenggarakan rapat yang digelar di Ditjen PPHP Kementerian Pertanian. Disepakati mencabut Kepmenhutbun Nomor628/Kpts-II/1998 tentang pembelian kelapa hibrida dan akan digantikan dengan Kepmentan," kata Zulher.

Dikatakanya, pertemuan itu merupakan tindak lanjut menyikapi tentang rendah harga kelapa hibrida produksi petani, seperti keluhanya petani dalam beberapa waktu lalu.

"Dalam kurun waktu setengah tahun terakhir ini. Harga kelapa hibrida yang dihasilkan petani plasma tidak sesuai. Sehingganya merasa dirugi oleh pihak perusahaan sebagai pembeli," ungkap mantan Sekdakab Kampar seraya menegaskan, dalam beberapa waktu kedepan ini akan dirumus penetapan harga.

Zulher mengatakan, terkait dengan pencabutan Kepmenhutbun tersebut, maka Riau akan merumuskan harga pembelian kelapa yang nantinya ditetapkan oleh gubernur. Ini sambungnya sesuai dengan kesimpulan rapat yang digelar antara Ditjen PPHP pada Jumat (8/3/2013) di Jakarta yang dipimpin langsung Sekditjen PPHP Yasid Taufik.

Dikatakanya, dalam pertemuan itu memang berjalan alot. Tapi meski demikian, katanya, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Disbun ketika itu memberikan gambaran jika rapat tidak menghasilkan keputusan berarti maka petani harus diperboleh menjual hasil produksi ke pasar bebas. (rdi)