PEKANBARU – Fraksi Gerindra DPRD Riau meminta revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau tahun 2024-2029 dikerjakan oleh Panitia Khusus (Pansus) baru, menggantikan peran Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

“Fraksi Gerindra mengusulkan agar Pansus yang telah berjalan sebelumnya dievaluasi dan diganti dengan Pansus baru,” ujar Anggota Fraksi Gerindra DPRD Riau, Edi Basri, SH, MSi, Minggu (12/1/2025).

Menurut Edi, revisi RTRW menghadapi tantangan besar karena banyak kawasan yang telah dihuni masyarakat selama puluhan tahun kini berubah status menjadi kawasan hutan.

“Ini menjadi persoalan besar yang sangat penting untuk segera dituntaskan. Karena itu, dibutuhkan Pansus baru untuk menyelesaikannya,” tegasnya.

Edi menjelaskan, Pansus baru diharapkan mampu melakukan pembaruan data kawasan secara menyeluruh dan mendetail. Ia menyoroti banyaknya lahan perkebunan masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan, sehingga masyarakat kesulitan mengakses layanan perbankan.

“Sertifikat lahan yang dijadikan agunan sering terkendala status kawasan. Semua lahan perkebunan masyarakat yang telah dibuka dan berstatus kawasan hutan harus segera dilepaskan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” jelas Edi.

Langkah tersebut, tambah Edi, penting agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan mereka secara legal tanpa kendala regulasi. Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang mendukung pembukaan lahan perkebunan untuk masyarakat.

Jika tidak segera diambil tindakan, masyarakat akan terus menghadapi kesulitan, terutama dalam mengakses layanan perbankan dan pengelolaan perkebunan.

“Seperti tidak bisa mengagunkan sertifikat lahan mereka karena kebun yang sebelumnya bukan kawasan hutan kini berubah menjadi kawasan hutan,” katanya.

Fraksi Gerindra mendesak pemerintah provinsi segera menindaklanjuti persoalan ini.

“Keberpihakan kepada masyarakat adalah hal utama. Tidak ada alasan untuk menunda pembaruan data kawasan. Pansus baru harus segera dibentuk agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cepat,” tutup Edi. ***