JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai digelar di sejumlah sekolah sejak Senin (6/1/2025). Program ini ditargetkan menjangkau 3 juta penerima hingga akhir Januari 2025 untuk meningkatkan asupan gizi anak dan mencegah stunting.

Namun, keluhan muncul dari warganet yang mengaku dipungut biaya pembelian wadah makan oleh pihak sekolah. Salah satu pengguna akun X, @tanya****s, membagikan tangkapan layar pesan WhatsApp yang memerintahkan wali murid mengumpulkan Rp10.000 untuk membeli wadah makan.

"Jelas-jelas program makan siang GRATIS, sekolah adik gw masih aja dimintain uang astagaa. Alesannya buat wadah makan. Tolongg aku bingung harus lapor kemana selain ke adm*n g3r*ndr*," tulisnya. Unggahan itu telah ditonton 1,8 juta kali hingga Minggu (12/1/2025).

Muncul pertanyaan, apakah pungutan tersebut memang bagian dari program MBG, dan bagaimana masyarakat dapat melaporkannya?

Wadah Makan Bergizi Gratis

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan tidak ada pungutan biaya apa pun dalam pelaksanaan program MBG, termasuk untuk pembelian wadah makanan.

"Semua program dilakukan dan dikelola Badan Gizi Nasional secara gratis untuk masyarakat," ujarnya, Minggu (12/1/2025).

Menurut Dadan, dalam program ini, makanan akan disajikan dalam wadah berbahan stainless steel yang disediakan langsung oleh BGN. Wadah tersebut dipilih untuk mengurangi limbah sekaligus menjaga kebersihan karena dapat digunakan berulang kali.

"Biayanya berasal dari anggaran BGN. Sekolah bersabar untuk menerima manfaat program dan tidak melakukan pungutan-pungutan yang tidak diperlukan," tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan program saat ini masih dalam tahap awal dan belum menjangkau semua sekolah. BGN akan terus meningkatkan cakupan layanan secara bertahap.

Lapor Pungutan Wadah Makan

BGN meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Semua informasi resmi terkait program dapat diakses melalui laman www.bgn.go.id.

"Adapun informasi yang bukan dari portal resmi BGN dapat diabaikan," ujar Dadan.

BGN menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan hal-hal yang dianggap melanggar aturan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. ***