RENGAT, GORIAU.COM -Kesal karena rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Inhu tentang sengketa lahan Duta Palma Group hingga kini belum juga direalisasikan, ratusan masyarakat Desa Danau Rambai dan Penyaguan, Kecamatan Batang Gangsal, Indragiri Hulu (Inhu) berdemo ke kantor DPRD Inhu, Kamis (9/1/2014).

Ratusan demonstran ini menuntut lahan mereka yang selama ini digarap oleh pihak perusahaan tanpa ada ganti rugi agar segera dikembalikan.

Masyarakat Desa Penyaguan meminta lahan yang sudah di-inclave seluas 3.000 hektar oleh PT Palma Satu sesuai SK Bupati Inhu No. 180 tahun 2010, agar dialihkan ke KUD Gangsal Sejahtera. Masyarakat juga mendesak Bupati Inhu segera menandatangani izin lokasi dan IUP KUD Gangsal Sejahtera.

Sementara itu, perwakilan masyarakat Desa Danau Rambai, Ali Amsar Siregar, dalam orasinya meminta agar lahan Warga seluas 1.000 hektar yang saat ini dikuasai PT Panca Agro Lesari (PAL) --grup PT Duta Palma-- agar dikembalikan kepada masyarakat, karena pada saat diukur secara fisik di lapangan ditemukan ada kelebihan lahan seluas 1.000 hektar dari izin lokasi yang diusahakan oleh perusahaan tersebut.

Menurut Ali Amsar, sebelumnya lahan 1.000 hektar itu sudah dikelola secara tradisional oleh masyarakat kemudian diserobot perusahaan. ''Sudah 6 tahun kami menunggu realisasi SK Bupati No. 180 tahun 2010. Masyarakat butuh lahan, tak butuh janji-janji palsu. Tegakan hukum seadil-adilnya demi kemakmuran rakyat,'' ujar para pendemo dalam orasinya.

Ratusan demonstran ini disambut Ketua DPRD Inhu Ahmad Arif Ramli, Wakil Ketua DPRD Arwan Cira Jaya, serta anggota DPRD Inhu lainnya, seperti Arifuddin Ahalik, Manahara Napituppulu, Suradi, Edi Supirman dan Hafizon Ramadhan.

Sedangkan dari pihak Pemkab juga hadir Sekda Inhu Raja Erisman, Kadis Perkebunan Hendrizal, Asisen I Asriyan dan Kabag Tapem Hendri Yasnur.

Dari dialog antara perwakilan demonstran dengan DPRD dan pihak Pemkab Inhu, masyarakat diminta memberi waktu satu minggu untuk penyelesaian persoalan tersebut. Jika tidak terealisasi, masyarakat bisa mempertanyakan kembali ke DPRD dan Pemkab.(jef)