PANGKALAN KERINCI - Wakil Bupati Pelalawan, H Zardewan membuka secara resmi forum konsultasi publik ke-2 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pelalawan 2019-2039 di Aula Bappeda, Pangkalan Kerinci, Kamis (25/07/2019).

Dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) sedang melakukan proses penyusunan dokumen Ranperda RTRW Kabupaten Pelalawan tahun 2019-2039.

"Konsultasi publik kedua ini merupakan bahagian persyaratan yang harus dilalui dalam rangka mendapatkan persetujuan substansi atau Persub dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI)," ungkapnya.

Sehingga, lanjut dia, dengan sudah diperolehnya Persub atas Ranperda RTRW Kabupaten Pelalawan berarti Ranperda sudah sesuai ketentuan serta persyaratan dan dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

"Penyusunan Ranperda RTRW merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota," paparnya.

Wabup Zardewan mengatakan, dokumen RTRW ini merupakan dokumen perencanaan untuk 20 (dua puluh) tahunan. Tujuan penataan ruang wilayah dalam RTRW Kabupaten merupakan arah perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai 20 tahun mendatang.

"Dalam mencapai perwujutan tujuan penataan ruang wilayah dibutuhkan kebijakan dan strategi sebagai arah tindakan yang diambil dan langkah langkah operasional penataan ruang wilayah kabupaten yang harus digunakan agar dokumen RTRW benar-benar dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan serta landasan hukum dalam pemanfaatan ruang wilayah," pungkasnya.

Hadir pada kesempatan ini Sekda Pelalawan Tengku Mukhlis yang juga Ketua TKPRD Pelalawan, Plh Kepala Bappeda Pelalawan Edi Surya, Tim Ahli Pendamping Penyusunan RTRW Kabupaten Pelalawan, M Harriadi Asoen, Tim dari UNDP dipimpin Iwan Kurniawan (Programme Manager UNDP Indonesia), Kepala OPD, tokoh pemuda, camat, akademisi, limpinan perusahaan, Kabid atau Kasubbid di lingkungan Bappeda Pelalawan.*