JAKARTA – Tudingan ijazah doktor palsu yang menyeret hakim Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani, menuai perhatian dari parlemen. Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menekankan pentingnya transparansi dari Arsul sebagai pejabat publik agar polemik tidak semakin melebar.

Tandra menyebut klarifikasi langsung dari Arsul merupakan bentuk tanggung jawab etik. Ia menilai persoalan verifikasi ijazah seharusnya tidak menjadi rumit.

"Jadi beliau harus jelaskan beliau punya tanggung jawab moral, tanggung jawab etik sebagai pejabat publik yang harus terbuka. Sebenarnya persoalan ini gampang kok. Misalnya kalau orang tanya saya, ya sudah you pergi aja ke UGM, tanya kan ada," ujarnya, Minggu (16/11/2025).

Laporan masyarakat terhadap Arsul disampaikan ke Bareskrim Polri. Tandra memahami pilihan tersebut, sebab DPR harus menjaga asas praduga tak bersalah dan menghindari kesan intervensi politik.

"Gini loh, bagaimana kita DPR bisa membuka, kita kan ndak boleh dong, praduga bersalah itu nggak boleh kita, ya kan," ucapnya.

"Akhirnya kepolisian dong ya kan, pelapornya ada dugaan begitu, beliau datang klarifikasi, ya toh. Kalau lembaga DPR nanti takut dipolitisir lagi ya kan," sambungnya.

Di sisi lain, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gede Palguna, sempat mempertanyakan alasan pelapor langsung menuju Bareskrim tanpa meminta penjelasan ke DPR, mengingat Arsul adalah hakim konstitusi yang diusulkan dari lembaga legislatif itu.

"Pak Arsul itu hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR. Maka, kalau terdapat dugaan penggunaan ijazah palsu, secara tidak langsung berarti para pelapor meragukan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh DPR. Begitu bukan?" kata Palguna. ***