PEKANBARU - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Riau, dan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) universitas se-Riau meminta pemerintah pusat untuk mengkaji ulang pelaksanaan Pemilu serentak.

Demikian disampaikan oleh Ketua PWNU Riau, T Rusli Ahmad. Menurutnya, mahasiswa yang mendesak pengkajian ulang Pemilu serentak ini dikarenakan, banyaknya pelaksana Pemilu yang meninggal dunia. Mulai dari KPPS, hingga dari pihak kepolisian.

"Seharusnya Pilpres dan Pileg tidak boleh disatukan. Karena apabila tetap dipaksakan serentak, dengan waktu yang singkat, maka inilah yang terjadi. Banyak korban yang meninggal karena kemampuan orang dari pagi sampai pagi sangat kurang elok," kata Rusli Ahmad di Pekanbaru, Jumat (10/5/2019).

Selain mengkritisi pelaksanaan Pemilu, lanjutnya, aliansi BEM universitas ini juga menggalang dana untuk keluarga pelaksana Pemilu yang meninggal dunia.

"Alhamdulillah kegiatan ini berjalan lancar dan banyak yang merespon positif. Tentunya ini merupakan suatu kebanggan bagi NU dan mahasiswa khususnya," jelas anggota DPRD Riau ini.

Politisi PDIP ini mengapresiasi langkah mahasiswa Riau yang menurutnya peka dan kritis terhadap isu demokrasi.

"Saya sangat bangga, karena memang beginilah mahasiswa itu, jangan hanya melihat perpecahan di Indonesia, harus diiringi solusi dan apresiasi. Yang bekerja mereka apresiasi, yang kurang bekerja dikritisi," jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Pusat Aliansi BEM se-Riau, Wahyudi menyambut baik langkah PWNU yang bersedia menjembatani pergerakan mahasiswa untuk mengkritisi kebijakan Pemilu serentak tahun ini.

"Alhamdulillah, kami sering berdiskusi dan hari ini juga silaturahmi berupa buka puasa bersama. Kami sangat apresiasi PWNU yang bersedia menjembatani pergerakan kami, agar pemerintah kembali merevisi kebijakan Pemilu serentak," tukasnya. ***