
PEKANBARU – Pembahasan teknis terkait revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau tahun 2024-2044 di Bapemperda DPRD Riau telah rampung sekitar Juli 2025 tahun lalu namun tak kunjung disahkan menjadi Perda. Menurut anggota Bapemperda DPRD Riau H Edi Basri SH MSi masih terdapat persoalan krusial yang membutuhkan keputusan kebijakan pemerintah pusat terutama menyangkut sekitar 80 ribu hektare lahan bersertifikat milik masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan yang tak mau dilepaskan oleh Kemenhut.
Menurutnya, hasil koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa pembahasan dalam Tim Sinkronisasi Tata Ruang (TST) telah selesai dan kini tinggal menunggu keputusan pemerintah.
“Setelah kita lakukan koordinasi dengan ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan, pembahasan di TST sebenarnya sudah selesai. Tinggal kebijakannya saja yang belum diputuskan,” ujarnya, Rabu (10/6/2026).
Ia mengungkapkan, Bapemperda telah menyarankan agar Pemerintah Provinsi Riau, khususnya gubernur, melakukan pertemuan langsung dengan kedua kementerian tersebut. Sebab, jika persoalan hanya diserahkan kepada tim teknis, dikhawatirkan tidak akan menemukan titik temu.
“Kalau kita biarkan di level tim teknis, saya kira tidak akan tuntas. Karena ada perbedaan paradigma antara ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan,” katanya.
Perbedaan pandangan itu berkaitan dengan keberadaan sekitar 80 ribu hektare lahan yang telah memiliki sertifikat hak atas tanah, namun secara administrasi masih masuk dalam kawasan hutan.
Menurutnya, ATR/BPN enggan menyetujui peta tata ruang apabila status lahan tersebut belum mendapatkan kejelasan hukum. Sebaliknya, Kementerian Kehutanan juga tidak bersedia mengeluarkan kawasan itu dari status hutan karena saat sertifikat diterbitkan, wilayah tersebut masih tercatat sebagai kawasan hutan.
“ATR/BPN tidak mau menandatangani kalau statusnya belum jelas karena bisa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Sementara Kementerian Kehutanan juga tidak mau begitu saja memutihkan karena saat sertifikat diterbitkan memang masih kawasan hutan,” jelasnya.
Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, muncul dua opsi yang sedang dibahas. Pertama, kawasan tersebut tetap ditampilkan sebagai kawasan hutan dalam peta RTRW, namun diberi penanda khusus atau di-blur untuk menunjukkan adanya hak atas tanah di dalam kawasan tersebut.
Opsi kedua adalah membuat dua lampiran peta berbeda, yakni satu peta yang menunjukkan status lahan sebagai kawasan non-hutan dan satu lagi tetap sebagai kawasan hutan.
“Ada dua pilihan. Bisa tetap hijau tetapi diberi penanda khusus bahwa di situ ada hak atas tanah. Atau dibuat dua lampiran peta. Namun masing-masing pilihan memiliki konsekuensi hukum yang harus diperhitungkan secara hati-hati,” terangnya.
Meski demikian, DPRD Riau menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah percepatan penetapan RTRW sebagai dasar hukum pembangunan daerah.
“Bagi DPRD Riau yang sedang membahas RTRW, tidak masalah apakah nanti bentuknya di-blur atau dibuat dua lampiran. Yang penting RTRW bisa segera ditetapkan sebagai perangkat hukum untuk mendukung pembangunan dan investasi di Riau,” tegasnya.
DPRD berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Riau segera mengambil keputusan agar proses penetapan RTRW yang telah lama dinantikan tidak kembali tertunda akibat perbedaan pandangan antarinstansi. ***