JAKARTA - Pemerintah Pusat diminta tegas melarang masyarakat mudik (pulang ke kampung) pada lebaran Idul Fitri tahun ini. Larangan mudik ini mencegah perantau menyebarkan virus corona ke masyarakat di daerah.

Permintaan itu disampaikan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi. Tulus menyebut, alasan ekonomi membuat pemerintah tak tegas melarang warga Jabodetabek mudik.

''Pemerintah khawatir enggak akan ada lompatan ekonomi ke daerah saat lebaran. Ini justru menjadi bentuk lari dari tanggung jawab pemerintah,'' kata Tulus, seperti dikutip dari detikcom, Senin (13/4/2020).

Tulus khawatir, mudik menyebabkan pusat penyebaran virus corona berpindah dari Jabodetabek ke daerah-daerah. Sementara di daerah tidak ada rumah sakit yang mampu menangani pasien virus corona dalam jumlah besar karena keterbatasan fasilitas dan tenaga medis.

''Kalau epicentrum berpindah, tenaga medis tidak mampu menangani, kemudian petani terkena bagaimana? Padahal, mereka garda terdepan ketahanan pangan. Ini berbahaya sekali,'' tambah Tulus.

Tulus mengingatkan, pemerintah harus tegas melarang mudik lebaran karena aspek keamanan masyarakat tidak boleh dikompromikan dengan faktor ekonomi jangka pendek.

''Pemerintah terlalu banyak komprominya, mitigasi ekonomi lebih dominan dibanding dengan safety-nya. Lagipula, itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah. Saya juga khawatir ada konflik horisontal masyarakat, tidak diterima karena takut terinfeksi,'' ujar Tulus. ***