BENGKALIS, GORIAU.COM - Meski mengalami keterlambatan, akhirnya enam paket proyek multiyears Pemkab Bengkalis tetap dilanjutkan, dan saat ini sudah memasuki proses lelang. Sedangkan izin pelepasan lahan yang sebelumnya menjadi kendala, akan diurus sambil jalan.

“Keenam paket multiyears tetap kita laksanakan tahapan-tahapannya. Saat ini proses lelang masih dilakukan di Unit Layanan Pelelangan. Harapan kita dalam satu bulan ke depan proses lelang sudah selesai sehingga kegitan fisik di lapangan sudah dikerjakan rekanan pemenang lelang. Masalah perizinan tetap kita lakukan pengurusan sambil berjalan,” ujar Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP), Muhammad Nasir, belum lama ini. 

Proyek multiyears diperkirakan akan membutuhkan anggaran sekitar Rp2,5 triliun. Saat ini keenam paket tersebut dokumen lelangnya sudah diserahkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk segera dimulai proses pelelangan umum dengan klasifikasi perusahaan grade 7. 

Dari enam paket kegiatan peningkatan sarana jalan, empat paket mesti mendapatkan izin pelepasan kawasan. Keempat paket itu adalah jalan poros dari Temiang (Bukit Batu) menuju Kota Duri (Mandau), dari Bukit Batu ke Siak Kecil, jalan lingkar Duri Barat dan jalan lingkar Duri Timur. 

Masalah izin pelepasan kawasan menurut Nasir tidak terlalu masalah mengingat dalam satu kegiatan peningkatan jalan tidak semua ruas jalan yang akan dibangun harus mendapatkan izin pelepasan kawasan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kehutanan RI. Misalnya, jalan poros atau jalan lingkar yang akan dibangun dengan panjang 60 kilometer (KM), sekitar 30 KM harus dilakukan pelepasan kawasan. 

“Intinya, setelah ada pemenang lelang perusahaan pelaksana kegiatan dapat memulai pekerjaan di lokasi atau ruas jalan yang tidak termasuk kawasan yang harus dilepaskan terlebih dahulu,” ucap mantan Kadis Pekerjaan Umum Inhil ini. 

Ia juga meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk mendukung sepenuhnya proyek ini karena merupakan salah satu infrastruktur vital untuk membuka keterisolasian daerah. Sedangkan soal izin analisa mengenai dampak lingkungan masih dalam pengurusan. (jfk)