PEKANBARU, GORIAU.COM - Proses transformasi Jamsostek program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Askes lama) di Riau 'kacau-balau'. Masyarakat dan perusahaan menjerit kebingungan hingga merasa kecewa.

"Lebih bagus program yang lama. Ini membingungkan dan sosialisasi di daerah sangat minim," kata Yanto (34), karyawan perusahaan swasta di Pekanbaru, Selasa siang (21/1/2014).

Ayah dua anak ini mengaku sangat mengesalkan pengalihan program Jamsostek JPK ke BPJS Kesehatan yang terkesan mempersulit masyarakat khususnya para pekerja swasta.

Yanto mengatakan, pihaknya sampai saat ini harus berulang kali mendatangi kantor BPJS Kesehatan yang ada di Pekanbaru untuk mendapatkan layanan kesehatan itu. "Sudah dua pekan ini saya terus mendatangi BPJS Pekanbaru karena memang kebutuhannya mendesak. Namun selalu saja ada persyaratan yang kurang," katanya.

Desmiar (45), warga Pekanbaru lainnya juga mengaku kebingunan untuk mengurus mutasi JPK Jamsostek ke BPJS Kesehatan yang dianggapnya sangat membingungkan.

Awalnya, kata karyawati perusahaan swasta bidang administrasi ini, pihaknya mendapat informasi dari Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) bahwa data JPK tersebut secara otomatis akan dialihkan ke BPJS Kesehatan.

Namun belakangan, demikian Desmiar, ternyata pihak rumah sakit rujukan menolak untuk melayaninya. "Pihak rumah sakit meminta saya untuk kembali mengkonfirmasikan legalitas perusahaan ke BPJS Kesehatan. Sudah capek saya ke sini hampir setiap hari," katanya.

Padahal, kata dia, sebelumnya pihak BPJS Ketenagakerjaan menjamin mutasi antara dua badan pemerintah itu tidak akan merugikan masyarakat dan perusahaan.

"Kartu JPK katanya berlaku sampai tiga bulan kedepan ayau sampai Maret 2014 seiring proses mutasi. Namun pada kenyataannya, pihak rumah sakit rujukan menolak dan pembayaran pengobatan malah dibebankan ke masyarakat. Ini program yang membingungkan dan bukan malah mempermudah, justru mempersulit masyarakat dalam mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara," katanya.

Seorang karyawati BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, Ade, mengatakan pihaknya melakukan registrasi ulang peserta JPK untuk keperluan administrasi.

Tenaga kerja melalui perusahaan, kata dia, wajib untuk mendaftarkan kembali pekerjanya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. "Bagi yang belum mendaftarkan karyawannya, maka biaya rumah sakit akan dibebankan kepada yang bersangkutan. Itu sudah menjadi keputusan pimpinan," katanya.

Kepala Hubungan Eksternal SDM dan Umum Wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Jambi, Fauzirman, lewat sambungan telepon mengaku tidak memahami masalah tersebut. "Setahu saya, selama dalam proses mutasi, Kartu JPK masih akan terap berlaku hingga tiga bulan kedepan (Januari - Maret 2014)," katanya.(fzr/ant)