JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan segera mengumumkan hasil penyelidikan terkait aktivitas tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Proses pengumpulan informasi masih berlangsung dan diharapkan rampung dalam waktu dekat.

"Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, nanti informasi akan terkumpul dari hasil penyelidikannya," ujar Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho, Selasa (24/6/2025).

Sandi menyebut, personel Polri masih terus bekerja menggali informasi dari lapangan. Ketika ditanya apakah penyelidikan terkait dugaan kerusakan lingkungan, ia belum memberikan jawaban pasti.

"Itu nanti bagian yang akan kami jelaskan kalau sudah ada informasi secara utuh," katanya.

Sebelumnya, pemerintah telah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pencabutan IUP dilakukan karena beberapa lokasi pertambangan berada di kawasan lindung Geopark Raja Ampat.

Pada Kamis (12/6/2025), Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Bareskrim Polri bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ESDM tengah melakukan pendalaman terkait aktivitas tambang nikel tersebut. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pelanggaran yang mungkin terjadi berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

"Sehingga kemudian apabila ada pelanggaran, disesuaikan dengan pelanggaran tersebut. Saya kira itu dulu karena memang tim sedang bekerja," ucap Listyo. (ant)