JAKARTA – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyoroti langkah pelapor yang membawa dugaan ijazah palsu hakim konstitusi Arsul Sani langsung ke Bareskrim Polri. Ketua MKMK, I Gede Dewa Palguna, mengaku heran karena laporan semestinya terlebih dahulu ditujukan kepada DPR RI sebagai lembaga yang mengusulkan Arsul melalui proses fit and proper test.

“Saya, dan kami di MKMK, merasa agak ganjil mengapa tiba-tiba ke Bareskrim? Pak Arsul itu hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR. Maka, kalau terdapat dugaan penggunaan ijazah palsu, secara tidak langsung berarti para pelapor meragukan hasil uji kelayakan dan kepatutan DPR. Begitu bukan?” kata Palguna, Minggu (16/11/2025).

Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan mekanisme pemilihan hakim konstitusi berada sepenuhnya di tangan lembaga penyalon—baik DPR, Presiden, maupun Mahkamah Agung. Karena itu, menurut Palguna, logis apabila pihak yang mempertanyakan keabsahan ijazah bertanya terlebih dahulu kepada DPR.

“Pasal 20 UU MK menyatakan hakim konstitusi dipilih secara objektif, transparan, dan akuntabel. Mekanisme pemilihannya diserahkan kepada lembaga negara pengusul,” ujarnya. 

Palguna mengungkapkan MKMK telah memantau isu terkait Arsul Sani sejak muncul sekitar satu bulan lalu. Ia menegaskan bahwa proses yang dijalankan MKMK bersifat tertutup agar tidak menimbulkan penghakiman publik.

“Tugas MKMK bukan hanya menegakkan kode etik, tetapi juga menjaga martabat dan kehormatan hakim konstitusi,” katanya.

“Perihal sudah sampai di mana kami bekerja, itu belum dapat kami sebutkan. Selain harus dikerjakan tertutup, ini juga untuk menghindari hakim yang bersangkutan ‘diadili’ oleh isu yang belum jelas.”

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi melaporkan Arsul ke Bareskrim Polri terkait dugaan penggunaan ijazah program doktor yang dianggap tidak memenuhi syarat.

“Kami mendatangi Bareskrim untuk melaporkan salah satu hakim MK berinisial AS yang diduga memiliki atau menggunakan ijazah palsu,” kata Koordinator Aliansi, Betran Sulani, Jumat (14/11/2025).

Arsul Sani sendiri memilih tidak banyak menanggapi tudingan tersebut. Ia menyebut persoalan itu sudah ditangani MKMK.

“Sebagai hakim saya terikat kode etik untuk tidak berpolemik. Soal ini ditangani MKMK,” ujarnya singkat. ***