PASIRPANGARAIAN, GORIAU.COM - Lanjutan sidang tuntutan terhadap terdakwa Tedy Mirzal Dal dalam kasus perambahan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Lubuk Napal, Kecamatan Rambah Samo, digelar Pengadilan Negeri (PN) Pasir Pangaraian dengan agenda pledoi (Pembelaan terhadap terdakwa), Selasa (2/12/2014).

Bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kasi Pidum Kejari Pasir Pangaraian, Zaidi, sedangkan dewan hakim, Ketua PN Pasir Pangaraian Mahmuriadin bertindak hakim ketua dan Anggota Fery, Anastsya Irene dan panitera Surida.

Pada saat itu, penasehat hukum terdakwa yakni Desmiar, meminta majelis hakim PN Pasir Pangaraian membebaskan terdakwa dari segala tuntutan JPU, karena sudah jelas terdakwa tidak melakukan perambahan di HPT Kaiti-Pauh dengan alasan status lahan tersebut masih areal penunjukan dan belum penetapan dari Kementrian Kehutanan (Kemnhut) RI.

Kemudian alasan lain, dari penasehat hukum terdakwa Tedy Mirzal Dal, kalau kasus yang menimpa kliennya hingga ke ranah hukum, karena ada unsur kepentingan politik untuk menjatuhkan karir terdakwa, apalagi saat ini terdakwa tegah menjabat sebagai Anggota DPRD Rokan Hulu periode 2014/2019 mendatang.

Selanjutnya, penasehat hukum terdakwa minta untuk mengembalikan nama baik Tedy yang sudah terseret ke ranah hukum yang berujung di PN Pasir Pengaraian, karena berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, bahwa terdakwa tidak melakukan perambahan hutan, namun lahan tersebut merupakan hasil jual belinya dengan masyarakat Desa Lubuk Napal, Kecamatan Rambah Samo.

Sebelumnya kata Desmiar, kalau terdakwa sempat menolak untuk membeli lahan masyarakat, karena status lahan yang belum jelas, namun karena permintaan masyarakat tersebut terjadilah jual beli lahan, kemudian rencananya lahan itu akan dijadikan perkebunan karet, bukan tanaman kelapa sawit.

Penasehat hukum terdakwa Tedy Mirzal Dal mengatakan agar majelis hakim PN Pasir Pangaraian membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU pada sidang sebelumnya, Selasa pekan lalu, JPU telah membacakan tuntutan terhadap terdakwa Tedy Mirzal Dal, selama 3 tahun tahanan dan denda Rp 1, 5 Miliar.

Setelah pembacaan Pledoy, Ketua Majelis Mahmurian, mengagendakan sidang berikutya akan dilanjutkan Jumat (5/12/2014) dengan agenda reflik untuk menanggapi pledoy atau pembelaan yang dibacakan penasehat hukum terdakwa. (ram)