PEKANBARU - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Indra Agus Lukman mengungkapkan saat ini sudah disepakati bahwa ada dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan dimajukan dalam pengelolaan Participating Interesting (PI) sebesar 10 persen di Blok Rokan.

Hal itu dia sampaikan dalam rapat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau, yang difasilitasi oleh Ketua Komisi IV DPRD Riau, Parisman Ihwan, Senin (26/7/2021). Dimana salah satu yang ditanyakan mahasiswa adalah permasalahan PI yang belum diketahui publik.

Dijelaskan Indra, PI ini akan berlaku pada masa saat peralihan nantinya, yakni tanggal 9 Agustus 2021, namun tidak serta merta pada tanggal itu BUMD sudah bisa langsung mengelola, karena itu baru tahap minat.

"Itu masih tahapan minat, belum sampai ke tahapan BUMD yang ditunjuk. Pada pada tahun 2019, sudah kita surati lima kabupaten kota, untuk mengajukan minat mengelola blok Rokan. Kemudian dilakukan evaluasi, barulah pada Maret 2020 lalu, ada dua BUMD yang disiapkan. Yaitu Riau Petroleum dan Bumi Siak Pusako (BSP)" ujarnya.

Dengan begitu, Indra membantah bila ada pernyataan bahwa Pemprov Riau lamban dalam memutuskan rencana pengelola PI. Karena, tahapan minat sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum tanggal 9 Agustus.

"Kalau ditanya layak atau tidak, itu sudah dilakukan evaluasi sehingga sudah dinyatakan layak untuk mengelola PI. Karena, secara administrasi dua BUMD ini sahamnya dimiliki pemerintah," tuturnya.

Indra tak memungkiri jika ada kekurangan dari masing-masing BUMD ini, dimana Riau Petroleum merupakan perusahaan yang tidak pernah berbisnis sejak dibentuk, sehingga dari sisi likuiditas keuangan sangat lemah.

Sementara, di BSP, meski terbilang mapan namun BSP tengah mempersiapkan pengelolaan 100 persen di Blok CPP, dimana saat ini Blok CPP dikelola oleh BSP dalam skema Badan Operasional Bersama (BoB) dengan Pertamina Hulu.

"Ketika Agustus 2022 nanti, BSP secara seratus persen mengelola CPP, selama itu BUMD tak diperkenakan membentuk anak perusahaan. Makanya, secara otomatis kita baru bisa tetapkan pada Agustus 2022 itu," tuturnya.

Namun yang paling penting, BUMD ini harus melalui kesepakatan oleh Forkompinda dan pemerintah di lima kabupaten kota yang memiliki wilayah kerja, yaitu Kampar, Rokan Hulu, Siak, Bengkalis dan Rokan Hilir. ***