
PEKANBARU – Komisi IV DPRD Riau menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum dapat menggelar pertemuan dengan Dinas PUPR-PKPP terkait pembahasan KUA PPAS RAPBD 2026. Hal ini disebabkan para pejabat dinas tersebut masih menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Komisi IV, Ma'mun Solikhin, menyebut kondisi ini membuat ruang pembahasan belum memungkinkan untuk dilanjutkan.
“Kemarin kita sudah undang PUPR-PKPP, tapi ternyata KPK masih mengundang mereka untuk diskusi dengan para petinggi PUPR. Kalau sudah diskusi panjang dengan mereka, tentu tidak mungkin kita masuk lagi. Jadi selesaikan dulu, baru nanti kita undang lagi,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).
Menurutnya, Komisi IV memahami adanya beban psikologis yang dirasakan pejabat di Dinas PUPR-PKPP selama proses pemeriksaan berlangsung. Namun begitu proses tersebut selesai, komunikasi dipastikan akan kembali berjalan normal.
“Bagi kami di Komisi IV tidak ada masalah. Karena ini adalah kewajiban dan tugas negara untuk kepentingan masyarakat Riau. APBD tidak boleh terabaikan hanya karena persoalan-persoalan yang kemarin,” tegasnya.
Ma'mun menegaskan bahwa persoalan hukum yang sedang ditangani KPK merupakan ranah penegak hukum dan tidak memengaruhi fokus kerja Komisi IV dalam memastikan penyusunan APBD tepat waktu serta program pembangunan tetap berjalan.
Terkait informasi adanya perubahan anggaran UPT yang sebelumnya dianggarkan sekitar Rp61 miliar namun muncul menjadi Rp177 miliar pada dokumen pembahasan RAPBD Perubahan 2025, Ma'mun menegaskan bahwa tidak ada pembahasan penambahan anggaran tersebut di tingkat komisi.
“Kalau di rapat komisi, tidak ada penambahan-penambahan. Dalam rapat yang saya pimpin langsung, saya justru meminta agar tunda bayar 2024 itu diselesaikan dulu. Itu sudah clear,” katanya.
Komisi IV juga menjelaskan bahwa jadwal akhir pembahasan KUA PPAS RAPBD 2026 sesuai ketetapan Badan Musyawarah (Bamus) seharusnya berlangsung hari ini. Namun karena situasi yang dipengaruhi proses pemeriksaan KPK, komisi akan mengajukan penjadwalan ulang demi kelancaran pembahasan.
“Mudah-mudahan besok komisi sudah tuntas membahas KUA PPAS RAPBD 2026 bersama mitra,” tutupnya. (adv)