
JAKARTA – Dugaan praktik pengurangan kewajiban pajak yang melibatkan PT Djarum dan mantan Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, kembali memicu perhatian publik. Kasus ini disebut sebagai bentuk nyata praktik serakahnomics, sebuah istilah yang mengkritik perilaku ekonomi rakus yang menguntungkan kelompok kecil namun merugikan negara.
Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, menilai tindakan tersebut merugikan penerimaan negara yang seharusnya menopang berbagai program publik. “Suap-suap seperti ini sebenarnya banyak dan sudah ‘terbiasa’. Ini kontra produktif terhadap kebijakan pemerintah, ini merupakan ‘serakahnomics’,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).
Ia menilai semua pihak yang telah dicegah ke luar negeri, termasuk Ken Dwijugiasteadi dan Direktur Utama PT Djarum, Victor Rachmat Hartono, harus dipanggil penyidik Jampidsus untuk memastikan ada tidaknya peran mereka dalam perkara ini. “Semuanya memang harus diperiksa sejauh mana keterlibatannya, apakah dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri,” jelasnya.
Kejaksaan Agung sebelumnya mengajukan pencegahan terhadap lima orang ke Direktorat Jenderal Imigrasi sejak 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026. Plt Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman, membenarkan bahwa Ken termasuk di dalam daftar tersebut.
Empat nama lain yang dicegah adalah Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Victor Rachmat Hartono, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman. Bernadette merupakan Kepala KPP Madya Dua Semarang, sementara Victor tercatat sebagai Direktur Utama PT Djarum. Heru adalah Komisaris PT Graha Padma Internusa, anak usaha Grup Djarum, dan Karl merupakan pemeriksa pajak muda di Ditjen Pajak.
Pencegahan dilakukan untuk mendukung penyidikan dugaan korupsi terkait praktik pengurangan kewajiban pajak wajib pajak pada periode 2016–2020. Penyidik Jampidsus telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi guna mencari bukti tambahan. “Penggeledahan dilakukan di beberapa tempat terkait dugaan korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, Selasa (18/11/2025).
Salah satu rumah yang digeledah diketahui milik mantan pejabat berinisial KD, yang mengarah pada sosok Ken Dwijugiasteadi. Namun Kejagung belum membeberkan barang bukti yang disita. Anang menyebut penyidik sudah memeriksa beberapa saksi, namun identitasnya belum dapat disampaikan.
Ia menegaskan hasil pendalaman penyidik menemukan adanya dugaan praktik suap untuk memperkecil nilai pajak perusahaan. “Ada kesepakatan dan ada pemberian itu. Suap lah, memperkecil dengan tujuan tertentu,” paparnya. ***