JAKARTA – Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) kembali mengungkap praktik penyimpangan di tubuh PT Hutama Karya (Persero). Mantan Direktur Utama BUMN tersebut, Bintang Perbowo, didakwa menyalahgunakan kewenangannya hingga menyebabkan kerugian negara ratusan miliar.

Jaksa penuntut umum menyatakan pengadaan lahan yang dilakukan melalui anak usaha PT Hutama Karya, yakni PT HK Realtindo (HKR), tidak mengikuti kajian resmi yang telah disusun lembaga independen.

“Perbuatan terdakwa memperkaya korporasi PT Sanitarindo Tangsel Jaya sebesar Rp205.148.825.050,” ujar jaksa dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

Bintang tidak sendiri. Ia didakwa bersama M. Rizal Sutjipto, mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi Hutama Karya.

Jaksa menjelaskan, dalam kajian value capture yang disusun PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) bersama LPEM FEB UI, lokasi lahan yang direkomendasikan berbeda dari lahan yang ditawarkan PT Sanitarindo Tangsel Jaya (PT STJ). Namun, pembelian justru tetap disetujui oleh terdakwa.

“Terdakwa tetap membeli lahan 16,7 hektare dari PT STJ meski lokasi itu tidak sesuai kajian,” kata jaksa.

Selain itu, pengadaan dilakukan tidak langsung kepada pemilik lahan, melainkan melalui PT STJ—perusahaan yang dikaitkan dengan sahabat dekat terdakwa, Komisaris PT STJ Iskandar Zulkarnaen, yang telah meninggal.

“Tim pengadaan lahan tidak bertemu pemilik lahan. Semua dilakukan melalui PT STJ yang dikenalkan terdakwa,” jelasnya.

Lebih jauh, pembayaran tahap awal tetap diproses meski dokumen penunjang belum lengkap. Atas arahan Bintang, M. Rizal Sutjipto kembali menandatangani permohonan pembayaran tanpa persyaratan administrasi yang sesuai.

“Ada PPJB bernilai Rp24,64 miliar yang diteken meski berkas pendukung belum terpenuhi,” ucap jaksa.

Atas perbuatannya, Bintang Perbowo, M. Rizal Sutjipto, serta PT STJ didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sidang selanjutnya akan menguji detail keterlibatan para pihak serta aliran dana dalam pengadaan lahan yang krusial bagi pembangunan infrastruktur strategis di Sumatera tersebut. ***