PASIR PENYU, GORIAU.COM - Hingga saat ini, Minggu (26/5/2013), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu belum berhasil menggelar hearing terkait pengangkatan mantan Narapidana (Napi) Tindak Pidana Khusus,Encik Afrizal Azmi sebagai Kepala Bidang Komunikasi Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Indragiri Hulu dalam Mutasi dilingkungan Pemkab Inhu , 20 Feberuari 2013 lalu.

Sedangkan risalah pemanggilan Badan Pertimbangan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkab Inhu dan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Inhu sudah disepakati tiga fraksi bersama unsur pimpinan DPRD belum juga dijadwalkan juga oleh Komisi A DPRD Inhu.

Anggota Komisi A DPRD Inhu, Arifuddin Ahalik, saat dikonfirmasi, Minggu (26/5/2013) membenarkan sampai saat ini DPRD Inhu belum berhasil mengagendakan hearing dengan Baperjakat dan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.

Belum ada agenda terkait hal itu, ujar Politisi PKPB itu. Dijelskannya, saat menggelar hearing lintas komisi A dan komisi C DPRD Inhu, terkait pelaksanaan mutasi guru di lingkungan Dinas Pendidikan Inhu, dirinya juga mempertanyakan tentang pengangkatan mantan Napi tindak pidana khusus, kepada Badan Kepegawain dan Diklat Daerah melalui Sekretarisnya Saharuddin.

''Sangat jelas sekali dalam surat edaran dari Kemendagri Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 tentang pengangkatan kembali PNS dalam jabatan struktural, terhadap pegawai negeri sipil yang telah menjalani hukuman pidana disebabkan tindak pidana korupsi atau kejahatan jabatan lainnya agar tidak diangkat dalam jabatan structural.

Hal ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi dan surat tersebut ditindaklanjuti melalui surat dari Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, papar. Arifuddin.

Ditambahannya, Bupati selaku Pembina kepegawaian Daerah harus memperhatikan masukan-masukan yang disampaikan SKPD yang menanggani kepegawaian seperti yang sudah dilakukan Kepala BKD dan Diklat yang telah menindaklanjuti surat mendagri nomor 800/4329/SJ tanggal 19 Oktober 2012 dengan menerbitkan surat dari BKD dan diklat inhu nomor 800/BKD/XII/2012/540 tanggal 20 Desember 2012 yang ditujukan kepada Kepala Badan/Dinas/kantor dilingkungan pemkab Inhu,Sekretaris DPRD, kepala Inspektorat, Direktur RSUD Indrasari Rengat, para kepala Bagian di lingkungan pemkab Inhu dan 14 camat se Inhu.

''Langkah yang dilakukan oleh Bupati Inhu,Yopi Arianto mengangkat dan melantik mantan Narapidana Tipikor dana APBD 2005-2008 ini sudah jelas melanggar surat Mendagri Nomor 800/4329/SJ dan tak menghargai surat dari kepala Badan Kepegawaian dan Diklat daerah,'' beber Arifuddin. (jef)