
PEKANBARU – Ruslan Tarigan, anggota DPRD Kota Pekanbaru meminta pemerintah untuk segera mencabut Permenaker Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT.
Dalam aturan yang merevisi aturan sebelumnya, yakni Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, manfaat JHT hanya bisa diklaim oleh peserta saat masuk masa pensiun atau berusia 56 tahun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
"Permenaker itu harus dicabut karena menciderai rasa keadilan, pembayaran (JHT) ini dipotong dari gaji buruh," katanya, Senin (21/2/2022).
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, tidak masuk dalam logika jika uang dari para pekerja tersebut ditahan oleh pemerintah. Seharusnya ketika para pekerja berhenti dari tempatnya bekerja, uang JHT tersebut harus segera dicairkan.
"Selain tidak berkeadilan, juga rentan disalahgunakan, contoh Jiwasraya. Jangan sampai terjadi seperti Jiwasraya. Ini jelas rentan digunakan dan harus cabut Permenaker ini," tegasnya.
Selain aneh dan tidak masuk dalam akal sehat, Ruslan juga menyebutkan bahwa peraturan tersebut sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). "Jika pekerja sudah berhenti dari tempatnya bekerja berikan haknya, bisa untuk membuat usaha dan bertahan hidup," tutupnya. ***