PEKANBARU – Perjalanan panjang dalan proses untuk mendapatkan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) dan hutan adat Suku Sakai, Bathin Sobanga berbuah manis.

Hal itu ditandai dengan telah diserahkannya surat keputusan (SK) Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat Suku Sakai Bathin Sobanga setelah melalui proses panjang yang melibatkan Pemprov Riau, PemKab/Kota, Akademisi dan NGO/LSM serta pihak lainnya.

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan bahwa keberadaan hutan adat menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat adat, merupakan bagian dari wilayah hidup, sumber kehidupan dan faktor penentu eksistensi diri.

Oleh karenanya hutan adat menjadi salah satu kekayaan penting untuk kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat adat, sehingga perlu diberikan pengakuan oleh pemerintah.

GoRiau

Gubri menjelaskan bahwa Hutan Adat Suku Sakai Bathin Sobanga luasnya mencapai ± 207 hektar. Ini merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak terlepas dari tanah ulayat Suku Sakai, yang tersebar di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kota Dumai.

"Prosesi penyerahan SK pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat Suku Sakai Bathin Sobanga ini merupakan wujud nyata dukungan Pemprov Riau terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai warisan budaya Melayu yang harus dijaga dan dilestarikan," kata Gubri.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari Kesepakatan Bersama Pemprov Riau dengan LAM Riau yang ditandatangani pada 4 November 2020.

"Kami berharap kedepan akan diikuti dengan berbagai kegiatan kerja sama, sehingga secara nyata mampu mendorong tumbuhnya peran aktif dan model kemandirian ekonomi masyarakat adat di Provinsi Riau," sebutnya.

Ia melanjutkan, pengakuan keberadaan Hutan Adat yang akan dilanjutkan dengan Penetapan oleh Menteri LHK, merupakan wujud dukungan Pemprov Riau terhadap program Perhutanan Sosial yang menjadi salah satu prioritas nasional.

Sampai saat ini sudah 2 lokasi Hutan Adat yang telah mendapat penetapan, yaitu Hutan Adat Imbo Putui pada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan; dan Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida dan Ghimbo Pomuan pada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kampa, Kabupaten Kampar.

Gubri berharap proses usulan penetapan Hutan Adat Suku Sakai Bathin Sobanga dapat didorong dan dipantau dengan baik kemajuannya, sehingga dapat segera memperoleh penetapan.

"Dengan demikian manfaatnya dapat dirasakan secara nyata bagi kehidupan masyarakat adat," jelasnya.

Sementara itu, Kadis LHK Riau, Mamun Murod menambahkan bahwa pengakuan MHA dilaksanakan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pasal 2 menyatakan bahwa Gubenur dan Bupati/Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat.

Pada Pasal 4 juga disebutkan bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui tahapan Pembentukan Panitia MHA yang terdiri Sekda, SKPD terkait, Camat, NGO dan Akademisi Tahapan Pengakuan dan Perlindungan pada tahap Identifikasi dan verifikasi atau validasi penyampaian hasil rekomendasi panitia MHA diantaranya pengumuman & gugatan untuk masyarakat hukum adat Suku Sakai Bathin Sobanga yang berada di tiga Kabupaten/ Kota.

Lalu untuk penyampaian hasil rekomendasi MHA disampaikan ke Gubernur dan ditembusan ke Bupati/ walikota kemudian Bupati/ walikota menyampaikan surat ke Gubenur perihal rekomendasi/ dukungan untuk pengakuan MHA dengan Penetapan/ pengakuan MHA untuk Keputusan Bupati/ Walikota/ Gubernur.

"Sehingga proses untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat ini membutuhkan perjuangan dan proses yang panjang," imbuh Murod. ***