PENDIDIKAN merupakan hal penting bagi manusia serta memiliki peran yang tidak terbantahkan dalam perkembangan individu. Pendidikan juga memberikan akses bagi individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan serta pemahaman yang diperlukan demi kehidupan yang lebih baik.

Selain itu, individu dapat membuat keputusan yang lebih baik, memecahkan masalah secara bijaksana, serta berpikir secara kritis ke depannya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menciptakan program wajib belajar (wajar) 12 (dua belas) tahun untuk masyarakat serta memberikan program beasiswa bagi mereka yang membutuhkan atau memiliki prestasi.

Hasil yang didapat dari program wajib belajar tersebut ialah ijazah yang menjadi syarat mendapatkan pekerjaan ataupun melanjutkan ke tingkat pendidikan lebih tinggi.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sendiri masih banyak kita temukan warga binaan Pemasyarakatan (WBP) yang belum menjalani program wajib belajar 12 tahun sehingga tidak mempunyai ijazah, baik SD, SMP maupun SMA.

Ini perlu menjadi perhatian Lembaga Pemasyarakatan guna memberikan pendidikan untuk memperbaiki kehidupan serta penghidupan WBP nantinya setelah bebas dan keluar dari dalam Lapas.

Lapas seharusnya mampu memberikan pendidikan bagi WBP melalui program kejar paket. Ada tiga program kejar paket, yaitu paket A adalah pendidikan kesetaraan untuk peserta didik setara SD/MI, paket B adalah pendidikan kesetaraan untuk peserta didik setara SMP/MTs, serta paket C adalah pendidikan kesetaraan untuk peserta didik setara SMA/MA.

Pemasyarakatan perlu bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) guna terlaksananya ketiga program tersebut. Kemendikbudristek sebagai stakeholder dari Pemasyarakatan yang mempunyai power dan interest secara signifikan.

Pemasyarakatan beserta Kemendikbudristek mempunyai tujuan yang sama dan sangat penting yaitu terwujudnya pendidikan dan hasil yang setara dengan program wajib belajar selama 12 tahun.

Kemendikbudristek memiliki sumber daya, seperti tenaga pengajar, fasilitas, buku, dan sebagainya. Karena itu peluang Kemendikbudristek untuk berpartisipasi dalam program ini sangatlah besar. Apa lagi, tujuannya sama dengan Pemasyarakatan terhadap pemenuhan pendidikan bagi WBP.

Pengaruh yang diterima oleh Lapas, terutama WBP sangatlah besar, karena pendidikan yang didapat oleh WBP dari hasil program yang dijalankan menjadi dasar bagi mereka kembali ke masyarakat. Ketika kembali ke masyarakat, WBP sudah memiliki ijazah yang merupakan syarat dalam melamar pekerjaan.

Kemendikbudristek sebagai stakeholder utama mendukung program yang sudah dijalankan, ada kecenderungan yang lebih besar bagi WBP untuk mematuhi kebijakan tersebut.

Selain itu, keberadaan dukungan dari stakeholder dapat memberikan legitimasi tambahan bagi kebijakan tersebut di mata publik.

Ketika program yang sudah direncanakan berjalan dengan baik, tidak ada salahnya bagi Pemasyarakatan menjalin hubungan kerja dengan Kemendikbudristek guna menghindari hal-hal yang tidak sesuai keinginan.***

Randy Christanto adalah Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 56, Stambuk: 4837, Program Studi: Manajemen Pemasyarakatan Kelas B.