PEKANBARU – Penundaan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap pelayanan publik serta kondisi ekonomi para calon pegawai yang telah lulus seleksi.

Hal ini disampaikan Pengamat Ekonomi, Dr. Gatot Wijayanto, SE., M.Si., CIAR., CSEA., CBPA, dalam wawancara eksklusif dengan GoRiau, Sabtu (8/3/2025).

Menurut Gatot, keterlambatan pengangkatan ini dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja di instansi pemerintahan, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas layanan kepada masyarakat.

“Ketika jumlah tenaga kerja tidak mencukupi, berbagai layanan publik seperti pengurusan dokumen, layanan kesehatan, hingga proyek pembangunan bisa terhambat. Ini tentu merugikan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Gatot menyoroti dampaknya terhadap moral Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah bertugas.

“PNS yang sudah ada bisa merasa terbebani karena regenerasi pegawai terhambat. Beban kerja meningkat, sementara motivasi bisa menurun akibat ketidakpastian kebijakan ini,” tambahnya.

Dari sisi ekonomi, penundaan pengangkatan ASN dan PPPK juga membawa konsekuensi bagi para calon pegawai yang telah lulus seleksi. Mereka yang seharusnya sudah mulai bekerja harus menghadapi ketidakpastian finansial.

“Mereka sudah mempersiapkan diri, mungkin bahkan telah menganggarkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penundaan ini membuat mereka harus bertahan tanpa pemasukan, sementara biaya hidup tetap berjalan,” jelas Gatot.

Situasi ini, menurut Gatot, bisa membuat calon pegawai bergantung pada keluarga atau pihak lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Selain beban ekonomi bagi individu, ini juga bisa menjadi tekanan finansial bagi keluarga mereka,” lanjutnya.

Penundaan yang terlalu lama juga dikhawatirkan akan membuat calon pegawai kehilangan minat untuk tetap menunggu.

“Mereka mungkin merasa tidak bisa menunggu lebih lama dan akhirnya mencari pekerjaan lain. Ini kerugian bagi pemerintah karena kehilangan tenaga kerja yang sudah diseleksi dengan ketat,” kata Gatot.

Meski demikian, Gatot memahami bahwa pemerintah mungkin memiliki alasan sah terkait penundaan ini, seperti keterbatasan anggaran atau perlunya memastikan seleksi berjalan transparan dan berkualitas.

“Namun, langkah antisipasi perlu dilakukan agar dampaknya tidak terlalu luas,” katanya.

Gatot menyarankan agar pemerintah lebih transparan dalam memberikan informasi kepada para calon pegawai mengenai alasan penundaan dan estimasi waktu pengangkatan.

“Komunikasi yang jelas bisa mengurangi kecemasan dan spekulasi negatif yang muncul di kalangan calon pegawai,” ujarnya.

Selain itu, ia mengusulkan adanya dukungan sementara bagi mereka yang terdampak, seperti bantuan finansial atau pelatihan keterampilan tambahan agar mereka tetap produktif selama masa penantian.

Penundaan pengangkatan ASN dan PPPK memang berpotensi menimbulkan dampak luas, baik terhadap pelayanan publik maupun kesejahteraan ekonomi para calon pegawai. Namun, dengan kebijakan yang strategis dan komunikasi yang terbuka, dampak negatif tersebut dapat diminimalisir. ***