JAKARTA - Pengamat politik dari Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah berharap aspek penegakan hukum di era pemerintahan 2019-2024 lebih digalakkan.

Pemerintahan mendatang diharap berani membenahi total institusi hukum di Republik Indonesia.

"Bubarkan BNN, ganti Kapolri, ganti Jaksa Agung, ganti kepala BIN," kata Iskandarsyah saat menjadi pembicara di seminar nasional bertajuk "Periode Pertama Pemerintahan Jokowi, Sukses atau Gagal?" yang digelar di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (15/02/2019).

Dalam seminar itu, Iskandarsyah menyoal penegakkan hukum era Jokowi yang dinilainya menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi Bangsa Indonesia. Performa Kapolri, Jaksa Agung dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dinilai sangat memprihatinkan.

"Ya itu memang seharusnya diganti. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menurunkan instruksi yang benar-benar dipatuhi hingga ke level bawah," katanya.

Bahkan Badan Narkotika Nasional (BNN), dinilai Iskandarsyah agar sebaiknya dibubarkan. Ia mengatakan, "Lho, saya investigasi sendiri di lapas. Ada yang untuk bebas itu biaya tebusannya sampai seharga mobil baru,".

Jadi, Iskandarsyah melanjutkan, sebaiknya penanganan narkotika dikembalikan kepada Polri. "Iya dong, diperkuat institusi Polrinya,".***