PEKANBARU – Bulan puasa bukan alasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk bersantai atau meninggalkan kewajiban. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kini bersiaga penuh menyisir pusat perbelanjaan dan area keramaian guna menindak pegawai pelat merah yang nekat keluyuran saat jam kerja.

Pengetatan pengawasan ini merupakan eksekusi langsung dari Surat Edaran Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Nomor 800.1.6.2/2/SETDA/2026 terkait penyesuaian jam kerja selama Ramadan 1447 Hijriah. Walaupun terdapat kelonggaran waktu berdinas, tingkat kedisiplinan tidak boleh merosot.

"Karena gubernur sudah mengeluarkan surat edaran resmi, Satpol PP akan mengawal langsung di lapangan. Kami akan memantau pegawai yang berada di luar kantor tanpa alasan dinas yang jelas," tegas Kepala Satpol PP Riau, Sri Sadono Mulyanto, Jumat (20/2/2026).

Tim penegak peraturan daerah tersebut memfokuskan patroli di sejumlah titik rawan, seperti mal, supermarket, dan ruang publik lainnya. Lokasi-lokasi ini kerap menjadi tempat persembunyian favorit oknum ASN untuk menghabiskan waktu di luar jam istirahat resmi.

Menariknya, operasi ini tidak hanya mengandalkan petugas berseragam. Pemerintah daerah secara terbuka mengajak masyarakat luas untuk ikut menjadi pengawas jalannya pelayanan publik dengan melaporkan ASN yang asyik nongkrong.

"Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui pesan langsung atau DM di akun Instagram resmi Satpol PP Riau atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Letkol Hasan Basri, Pekanbaru," papar Sri Sadono.

Bagi abdi negara yang tertangkap basah melanggar aturan, sanksi tegas sudah menanti. Petugas di lapangan akan mendata identitas oknum bersangkutan dan melaporkannya secara tertulis kepada kepala dinas atau pimpinan unit kerja masing-masing untuk diproses lebih lanjut.

Ancaman hukuman administratif ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Hukuman yang dijatuhkan bervariasi mulai dari teguran ringan hingga pemecatan, tergantung seberapa fatal pelanggaran yang dilakukan. Kebiasaan bolos kerja ini juga dipastikan akan memotong jumlah tunjangan yang biasa diterima para pegawai.

"Kami berharap seluruh pegawai mematuhi kebijakan ini, sehingga tercipta suasana kerja yang produktif, disiplin, dan kondusif bagi kemajuan Provinsi Riau," pungkasnya. ***