PEKANBARU, GORIAU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berupaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahannya. Salah satu yang menonjol adalah menguatkan kedisiplinan terhadap para pegawai dengan tidak semena-mena 'keluyuran' ke luar negeri.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, H Zaini Ismail, mengatakan, batasan ke luar negeri tersebut tidak hanya diterapkan kepada para pegawai di Lingkungan Pemprov Riau, tetapi juga diimbaukan kepada bupati dan walikota di Riau.

Pemprov Riau berencana menyurati masing-masing kepala daerah untuk menjalankan batasan ke luar negeri ini. "Suratnya sudah ditandatangi, tinggal merealisasikan kepada masing-masing kepala daerah," terang Zaini.

Disampaikannya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman mendukung penuh terhadap kebijakan pembatasan kepala daerah di Riau untuk 'bertandang' ke luar negeri, apalagi dalam rangka di luar kedinasan.

Zaini mengatakan, surat edaran kepada bupati dan walikota itu, sebagai tindaklanjut dari surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) nomor 1001/M. Sesneg/Setmen/KL.100/11/2014, yang diterima Pemprov Riau.

Dalam surat itu disebutkan, bahwa dalam rangka penghematan penggunaan anggaran negara, pemerintah mengingatkan, pejabat negara/pemerintah lainnya, untuk membatasi perjalanan dinas ke luar negeri.

"Harus lebih selektif dalam menentukan prioritas kegiatan ke luar negeri. Jadi ini memang kebijakan pemerintah pusat, yang harus ditindaklanjti kepala daerah,"tuturnya.

Oleh karena itu, Zaini berharap, kepada seluruh bupati dan walikota, untuk dapat menjalankan instruksi pemerintah tersebut. Sehingga, upaya penghematan anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat dapat terlaksana dengan  baik.***