PELALAWAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan belum juga menuntaskan tunggakan pembayaran Penerangan Jalan Umum (PJU). Tunggakan terhitung sejak Januari sampai Juni 2017, diperkirakan mencapai 3 miliar lebih.

"Lagi progres, kendalanya karena ada perubahan birokrasi saja," kata Manager PLN Rayon Pangkalan Kerinci, Aan Jefry, saat dihubungi GoRiau.com, Minggu (23/7/2017).

Diungkapkannya, tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi persoalan atau kendala pembayaran PJU oleh Pemkab Pelalawan. Persoalan muncul sejak Distamben ditarik ke provinsi, sehingga ada perubahan administrasi ke Dinas Pekerjaan Umum (PU).

"Informasinya pak Bupati sudah mengeluarkan SK untuk tim itu. Mudahan bulan ini sudah selesai, karena timnya sudah ada," terangnya.

Saat ditanya nominal tagihan tunggakan PJU, Aan Jefri, enggan membeberkan secara rinci. "Untuk angka pasti tagihannya kurang tahu, tapi kemarin sekitar 3 miliar lebih yang diajukan dari bulan Januari sampai Juni," ucapnya, menutup.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan, Devitson Saharuddin mengatakan, pembayaran PJU bukanlah kewenangan pihaknya.

"Setahu saya dulu, PLN mengajukan tagihan ke Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk diverifikasi jumlah tagihannya dan kemudian diajukan ke kita," jelasnya.

Dijelaskan Davidson lagi, proses sedang dikerjakan oleh instansi terkait. Tagihan yang disodorkan oleh PLN diverifikasi pada Bagian Umum ke Dinas Pekerjaan Umum (PU). Apabila hasil veryfikasi sudah keluar, akan dilakukan pembayaran secepatnya.

"Tahun sebelumnya lancar karena kordinasinya ke Distamben. Sejak Distamben ditarik ke provinsi, jadi ke PU. Ini hanya proses birokrasinya saja sebagai efek SOTK baru," tandasnya, Jumat (7/7/2017) lalu.***