SELATPANJANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, Riau sedang menggodok Peraturan Bupati (Perbup) penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut seiring dengan telah turunnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) kepada pemerintah daerah setempat.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti, Alamsyah Mubaraq mengatakan ada sedikit perubahan pada PMK yang diterima tahun ini terkait penyaluran THR.

Dimana tahun ini ada tambahan penghasilan paling banyak 50 persen bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Walaupun demikian Baraq mengatakan hal ini tetap harus dikaji lebih dahulu agar tidak salah saat penerapannya.

"Masih kita pelajari dulu, karena tahun sebelumnya ini tidak ada," tutur Baraq, Kamis (21/4/2022).

Selain itu dikatakan Baraq, melalui PMK tahun ini pihaknya masih mempelajari apakah nantinya pejabat eselon II bisa mendapatkan THR pada tahun ini.

"Karena setelah kami amati tidak ada yang melarang dari PMK yang baru, karena tahun lalu itu (pejabat eselon II) dilarang. Tapi ini kita mau koordinasikan dulu dengan provinsi," tuturnya.

Dirinya mengatakan setelah perbub tentang THR terbit, maka proses penyaluran sudah bisa langsung dilakukan.

Baraq juga memastikan bahwa penyaluran THR pegawai pada tahun ini tidak akan terlambat.

"Senin depan kita targetkan itu sudah kita salurkan," pungkasnya.

Seperti diketahui, kebutuhan THR pegawai di Kepulauan Meranti diakomodir melalui dana alokasi umum (DAU) dengan besaran kurang lebih sekitar Rp13 milliar. Dimana pegawai yang menerima THR baik dari eselon III dan IV berjumlah kisaran 4.000 orang.***