PEKANBARU - Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Dr Chaidir, menilai rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) merupakan solusi mengatasi berbagai 'penyakit' yang ada di Jakarta.

Dalam pandangannya, Mantan Ketua DPRD Riau dua periode ini melihat Jakarta memang sarat dengan berbagai masalah. Mulai dari kemacetan lalu-lintas yang sudah seperti penyakit kanker stadium empat, banjir yang setiap tahun datang bertandang.

"Kemudian banyak kawasan kumuh, sampah, sungai yang jorok, tunawisma,dan berbagai macam masalah sosial lainnya, itu menjadi bagian tak terpisahkan dari Jakarta," ujar Chaidir, Selasa (1/2/2022).

Padahal, jelasnya, Jakarta merupakan ibukota negara terbesar keempat di dunia. Harusnya, ibukota itu mencerminkan sebuah prestise dan kewibawaan. Marwah ibu kota negara tentu harus  dijulang. 

Isu pemindahan ibukota negara ini, sebenarnya sudah sangat lama diwacanakan dan terus menjadi pembahasan yang menarik meski presiden sudah berganti-ganti. Isu ini pertama kali dihembuskan pada tahun 1950-an oleh Presiden Soekarno.

"Waktu itu wacananya akan dipindahkan ke Palangkaraya, sebuah kota terbesar di Kalimantan  Tengah. Alasannya sederhana, letak Palangkaraya sangat strategis, persis di tengah-tengah antara Sabang-Merauke," ujarnya.

Di era Presiden SBY pun, sambungnya, juga pernah melontarkan tiga opsi. Opsi pertama, membenahi Jakarta dengan membangun beragam sarana dan prasarana transportasi di permukaan tanah, di bawah tanah, dan di atas permukaan tanah.

Opsi kedua, memindahkan pusat pemerintahan tetapi mempertahankan ibu kota di Jakarta, seperti pusat pemerintahan Malaysia yang pindah ke Putrajaya tetapi Ibu Kota masih tetap Kuala Lumpur.

Opsi ketiga, membangun ibukota baru seperti Australia. Kota terbesar adalah Sydney, tetapi ibukota dan pusat pemerintahannya berada di Canberra, atau Amerika Serikat yang ibukotanya Washington DC, sementara kota terbesar dan tersibuk adalah New York.

"Jadi, pindah IKN bukan sesuatu yang mengada-ada. Apalagi dikaitkan dengan berbagai permasalahan yang tak habis-habisnya datang merundung Jakarta. Persoalan pro-kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, itu biasa di sebuah negeri yang berdemokrasi," tuturnya.

Terkait isu ada kepentingan politik, Dosen Pasca Sarjana Fisip Unri ini menyebut, mungkin diantara yang setuju dan tidak setuju itu juga memiliki kepentingan politik.

Sedangkan untuk masalah pembiayaan, Chaidir menjelaskan, di era global seperti sekarang ada banyak opsi tentang skema pembiayaan. Dan di era sekarang, tidak ada negara maju dan negara besar yang tak punya utang.

"Utang negara tidak bisa dikonversi menjadi utang anak-cucu. Sekarang UU-nya sudah disetujui.  Bila nanti sudah diundangkan, diberi nomor UU, maka UU itu mengikat semua. Yang penting, pembangunan IKN itu dikelola dengan baik dengan menjunjung tinggi prinsip good governance dan clean government. Dan dalam manajemen operasionalnya gunakan pendekatan kolaboratif," tutupnya. ***