PEKANBARU - Local Expert Kementerian Keuangan RI untuk Provinsi Riau, Dahlan Tampubolon, menilai kebijakan memperbolehkan kembali kegiatan pemerintah daerah di hotel dan restoran merupakan langkah pragmatis untuk menyelamatkan sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang tengah terpuruk. Namun, ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam implementasi agar tidak menjadi pemborosan anggaran.

“Kebijakan ini adalah solusi jangka pendek yang bisa membantu sektor perhotelan dan restoran, dua sektor yang mempekerjakan banyak tenaga kerja dan punya kontribusi besar ke ekonomi lokal,” ujar Dahlan kepada GoRiau.com, Selasa (10/6/2025).

Menurut Dahlan, keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengizinkan Pemda kembali menggelar rapat dan kegiatan di luar kantor dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan perputaran uang di daerah. Terlebih, fasilitas kantor pemerintah tak selalu memadai untuk rapat berskala besar.

“Dengan adanya rapat-rapat Pemda, hotel dan restoran bisa kembali bergerak. Ini membantu mencegah PHK dan menjaga kelangsungan bisnis,” katanya.

Sebelumnya, Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran.

"Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung (dengan Presiden Prabowo)," ujar Tito saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu (05/06/2025) lalu.

Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda MICE.

Menurutnya, lapangan usaha perhotelan dan restoran memiliki karyawan yang tidak sedikit dan juga rantai pasok makanan serta minuman. Kegiatan rapat di hotel dan restoran dapat menghidupkan para produsen yang memasok barang ke hotel dan restoran.

"Kurangi boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada, tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup," kata Mendagri.

Efisiensi vs Kelangsungan Ekonomi

Namun, Dahlan juga memberi catatan penting. Ia menilai, kebijakan ini memiliki sisi rawan, terutama dari aspek efisiensi dan tata kelola anggaran. Rapat di hotel umumnya membutuhkan anggaran lebih besar dibandingkan dengan rapat di kantor sendiri.

“Dari sudut pandang efisiensi, kebijakan Mendagri ini bisa dinilai kurang bijaksana jika tidak disertai pengawasan dan batasan yang jelas,” kata Dahlan. “Apalagi semangat efisiensi yang digaungkan Presiden Prabowo bertujuan mengarahkan belanja negara pada program prioritas seperti kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur.”

Dahlan menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara penghematan dan keberlanjutan ekonomi lokal. Ia menyebut, penghematan yang terlalu ketat justru bisa berdampak negatif.

“Kalau efisiensi dilakukan secara ekstrem sampai membuat sektor MICE kolaps, ini bisa berujung pada pengangguran massal dan penurunan pendapatan daerah. Maka, harus dicari titik temunya,” ujarnya.

Hanya Napas Buatan

Meski kebijakan ini memberi angin segar bagi pelaku usaha hotel dan restoran, Dahlan mengingatkan bahwa ini belum menyelesaikan masalah mendasar sektor MICE. “Kebijakan ini bisa jadi hanya napas buatan. Tanpa pembenahan struktural, sektor ini tetap rentan ke depannya,” katanya.

Ia menilai, reformasi jangka panjang tetap diperlukan agar sektor MICE lebih tahan terhadap tekanan ekonomi dan tidak bergantung sepenuhnya pada belanja pemerintah.

Dengan demikian, meskipun kebijakan membuka kembali kegiatan pemerintah daerah di hotel dan restoran dapat menjadi penyelamat sementara bagi sektor MICE, langkah ini harus dijalankan secara hati-hati, efisien, dan disertai reformasi jangka panjang agar tidak sekadar menjadi napas buatan, melainkan menjadi bagian dari pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. ***