RENGAT, GORIAU.COM - Banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap perizinan perkebunan dinilai akibat lemahnya penegakan aturan yang berlaku oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Akibatnya, banyak perusahaan abai atau cuek terhadap peraturan yang ada.

Ketua LSM TPMI (Tim Peduli Masyarakat Indragiri) Kabupaten Indragiri Hulu, Marwan MR di Pematang Reba Senin (21/1/2013) mengatakan, akibat tidak tegas dan pembiaran Pemkab, banyak perusahaan yang tidak lagi mengindahkan Undang-undang Perkebunan, jika hal ini terus dibiarkan maka hal yang sama akan terus terjadi yang mengakibatkan luluh lantaknya hutan di Inhu.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu perusahaan yang ada di Inhu PT. SSR (Swakarsa Sawit Raya) yang ada di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kab. Inhu sejauh ini hanya memiliki izin lokasi yang diperolehnya pada tahun 2012, sementara aktifitas sudah dilakukan semenjak dari tahun 2010 yang lalu.

Sebagaimana diketahui, izin lokasi hanya dapat digunakan untuk survei lahan dan sosialisasi ke masyarakat sesuai waktu yang diberikan. PT SSR diberikan waktu selama tiga tahun untuk menyelesaikan permasalahan lahannya dengan masyarakat, itu artinya PT. SSR baru bisa melakukan aktifitasnya pada tahun 2015 mendatang.

''Mestinya perusahaan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, baik sanksi denda maupun sangsi penjara,'' ujarnya.

''Apa yang dilakukan oleh PT SSR sudah jelas- jelas pelanggaran Undang-undang Perkebunan dimana perusahaan tersebut sudah melakukan pembangunan kebun jauh sebelum dikeluarkannya izin, baik itu Izin lokasi maupun Izin Usaha Perkebunan (IUP),'' katanya.

Namun kenyataan yang terjadi Pemkab. Inhu tetap mengeluarkan Izin bagi perusahaan tersebut, seharusnya Pemkab Inhu menindak tegas dengan aturan yang berlaku sebagaimana yang tertuang didalam Undang Undang Perkebunan, ujarnya.

Dikatakannya bahwa dengan terjadinya hal ini jelas ada apa- apanya, dan kuat dugaan terjadinya Kongkalingkong antara pihak perusahaan dengan pihak-pihak yang berwenang, dengan mengabaikan aturan yang berlaku dan pada akhirnya akan merukikan Negara, tegasnya.

''Hal ini tentunya harus diusut oleh pihak-pihak penegak hukum yang ada di negeri ini, karena hal ini sudah jelas-jelas pelanggaran terhadap Undang-undang, dan jangan hanya dibiarkan begitu saja,'' pungkasnya. (aun)