PEKANBARU, GORIAU.COM - Kegagalan pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan, Pekanbaru yang sebelumnya telah ditetapkan pemenang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kontraktor dan RSJ tidak boleh lepas tangan begitu saja. Jika tidak ada, apa-apanya, tentu proyek tersebut tidak sampai gagal.

''Itu harus dilakukan pengusutan. Dimana letak permasalahannya. Yakni selidiki apa penyebab mundur tiga kontraktor pemenang yang sudah ditetapkan itu. Jika, mundur sendiri, maka uang jaminan kontraktor itu harus dicairkan dan menjadi hak negara, kemudian perusahaan terkait harus di black list,'' sebutnya.

Karena itu, kata Raja Adnan, sesuai Peraturan Presiden (Pepres) No 70 tahun 2012 jonto perubahan Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Semua aturan dalam Pepres itu, sebutnya, dengan secara jelas menegaskan. Makanya, permasalahan kegagalan itu tidak lepas begitu saja.

Sebab tambahnya, di dalam Keppres itu juga menerangkan. Jika yang membatalkan itu pihak penyedia anggaran (Satker,red) dikarenakan tidak valid data berkas surat penawaran dari pemenang ditetapkan maka pihak Satker dan panitia lelang harus bertanggungjawab atas memenangkan kontraktor itu.

''Jikalau kontraktor pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai pemenag itu dibatalkan pihak Satker dan panitia lelang. Maka patut dipertanyakan atas kenirja dari panitia lelang. Sebab bisa saja berkas yang dimasukan penawaran tidak lengkap. Tentunya, pihak kontraktor itu harus dipidanakan,'' katanya.

Sementara itu terpisah, senada disampaikan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Riau Ir Mardianto Manan MT, IAP. Ia mengatakan, tidak dengan begitu saja pihak RSJ Tampan serta kontraktor pemenang yang telah ditetapkan tersebut lepas tanggungjawab. Harus ada penjelasan dimana letak masalah.

"Sesuai dengan Pepres No 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Hal itu tidak bisa lepas begitu saja. Pihak penyedia anggaran harus taati aturan yang berlaku dan pihak kontraktor harus dikenakan sanksi. Karena seperti yang disampaikan tadi itukan sudah ditetapkan pemenang dari proyek," katanya.

Seperti diketahui, anggaran untuk pembangunan IGD RSJ Tampan gagal dilaksana yang dikarenakan tiga kontraktor ditetapkan sebagai pemenang proyek tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan, kendati telah masuk dalam daftar pelelang di LPSE. Akhirnya, dianggarkan di APBD 2013 dikembalikan ke kas daerah.

"Kita memang lewat anggaran tahun 2013 itu ada rencana membangun IGD, tetapi untuk tahun ini gagal. Sebab dalam pelelangan dengan anggarannya sebesar Rp27 miliar di APBD Murni 2013 itu tidak bisa dilaksanakan, karena kontraktor yang jadi peserta lelang menyatakan tidak siap melaksanakan," terang Ernawati.

Dijelaskanya dihadapan anggota DPRD Riau ini, proses lelang untuk pembangunan gedung IGD tersebut sudah dilaksanakan dan diketika itu sudah ada perusahaan yang memenangkan lelang tersebut. Tetapi, disaat klarifikasi perusahaan yang memenangkan lelang tersebut ternyata banyak persyaratannya masih kurang.

"Berhubung waktu tidak memungkinkan lagi, maka kita upayakan itu pembangunan gedung IGD tersebut ditahun anggaran 2014. Karena pada prinsipnya keberadaan IGD ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Makanya, diminta ada kepedulianya dari anggota DPRD Riau ini untuk membantu penganggaran tersebut," katanya. (rdi)