Pelaksanaan APBD 2018, Banggar DPRD Riau Soroti Rendahnya Realisasi Pajak Daerah

PEKANBARU - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau menyoroti rendahnya realisasi pajak daerah tahun 2018 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam rapat paripurna, Senin (29/7/2019).

Anggota Banggar DPRD Riau, Nasril mengatakan bahwa secara total, realisasi pajak daerah rahun 2018 berada di bawah target. Dilihat dari jenis pajaknya, jenis pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor realisasinya di atas 100 persen.

"Realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp781.047.474.074,37 atau 86,94 persen dari target awal Rp898.335.173.694,61 miliar. Sementara pajak air permumaan sebesar Rp28.957.476.717,00 atau 44,35 persen dari target Rp65.298.089.480,89 miliar," kata Nasril.

Selanjutnya, realisasi pajak rokok sebesar Rp332.761.662.493,00 atau 80 persen dari target Rp415.958.595.849,99.

"Dari uraian di atas, diketahui bahwa pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok realisasinya di bawah target," sebutnya.

Dijelaskan politisi Demokrat tersebut, kenaikan pajak daerah tahun 2018 hanya sebesar 11,64 persen atau terpaut 1 persen dibandingkan dengan rata-rata peningkatan nasional 2013-2017 sebesar 12,64 persen.

"Selain pajak, retribusi daerah tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar 14,68 persen dibandingkan tahun 2017," jelas Nasril.

"Dengan demikian capaian kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terpaut di bawah rata-rata nasional provinsi sebesar 5,70 persen," sambungnya.

Sementara itu, rapat paripurna laporan hasil kerja pembahasan Banggar DPRD Provinsi Riau terhadal Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo. Dan dihadiri oleh Gubernur Riau Syamsuar, anggota dewan serta tamu undangan. (advertorial)