PEKANBARU – Masalah penumpukan sampah yang sempat menjadi sorotan di Pekanbaru akhirnya berangsur teratasi. Keberhasilan ini tak lepas dari kerja sama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru, pihak swasta, serta dukungan dari masyarakat.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Roni Rakhmat, menegaskan bahwa penetapan status darurat sampah sejak 15 hingga 21 Januari 2025 merupakan langkah strategis untuk mempercepat pengangkutan sampah. "Dengan status darurat, kita bisa melibatkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat," ujarnya saat melakukan inspeksi di Jalan Tembilang, Kamis (16/1/2025).

Ia menjelaskan, Pemkot Pekanbaru telah menjalin kontrak dengan pihak ketiga untuk menangani pengangkutan sampah. Namun, kinerja mereka dinilai belum maksimal, sehingga sampah terus menumpuk di berbagai titik. Di sisi lain, aturan kerja sama membatasi keterlibatan pihak lain dalam proses pengangkutan.

Karena kondisi semakin memburuk, Pemkot menetapkan status darurat sampah agar seluruh pihak, termasuk TNI, Polri, dan Pemko sendiri, bisa turun tangan tanpa terkendala aturan hukum. "Jika tidak darurat, armada Pemko pun tidak bisa dikerahkan. Maka dari itu, status darurat ini diperlukan," jelas Roni.

Saat ini, pengangkutan sampah terus dimaksimalkan di setiap kecamatan. Beberapa wilayah sudah mulai bersih, meski masih ada titik yang perlu perhatian lebih, seperti di sekitar Panam. "Kita terus maksimalkan pengangkutan. Mudah-mudahan sebelum masa darurat berakhir, kondisi sudah kembali normal," tambahnya.

Dengan situasi yang semakin membaik, Pemkot Pekanbaru berharap sistem pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif ke depannya tanpa perlu menetapkan status darurat kembali. ***