SELATPANJANG – Pasien Unit Gawat Darurat (UGD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Meranti harus memenuhi kriteria kegawatdaruratan agar biayanya bisa ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Direktur RSUD Kepulauan Meranti, Muhammad Sardi, meluruskan kabar yang berkembang bahwa pihak UGD RSUD di kabupaten termuda di Riau menolak pasien yang dianggap tidak memenuhi kriteria kegawatdaruratan, hingga dituding tidak memihak pada pasien yang membutuhkan pertolongan.

"Sebenarnya ini yang harus dipahami bahwa UGD dikhususkan untuk menangani kondisi kegawatdaruratan, sesuai definisi yang tercantum dalam Permenkes No. 47 Tahun 2018. Layanan di UGD memiliki aturan yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Sementara BPJS hanya menanggung biaya jika kondisi pasien memenuhi kriteria kegawatdaruratan," ujar Muhammad Sardi kepada GoRiau.com, Senin (2/11/2024)

Dijelaskan Muhammad Sardi, selama ini RSUD Kepulauan Meranti tidak terlalu ketat dalam menerapkan aturan ini. Pasien dengan keluhan ringan tetap dilayani di UGD, meski tidak memenuhi kriteria kegawatdaruratan. Namun, pihak BPJS Kesehatan kini tegas tidak akan membayar klaim yang tidak sesuai aturan.

"Sebenarnya, aturan ini sudah lama, akan tetapi BPJS Kesehatan sekarang lebih ketat. Jika tetap melayani pasien di luar kriteria, maka kita dari pihak RSUD tidak bisa klaim BPJS dan ini tentu berimbas dan berdampak besar terhadap RSUD," jelasnya.

Dibeberkan Sardi pula bahwa, yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah kondisi pasien masuk dalam kategori kegawatdaruratan atau tidaknya adalah dokter di UGD. Jika tidak memenuhi kriteria maka pasien akan diarahkan ke poli umum atau diwajibkan membayar dengan biaya pribadi.

"Jadi, mulai sekarang jika tidak masuk kriteria, maka mereka (pasien) diarahkan untuk datang keesokan harinya untuk berobat ke poli. Selama ini, banyak pasien datang dengan keluhan ringan. Misalnya hanya demam atau mengalami luka biasa, yang sebenarnya bisa ditangani di poli umum," bebernya.

Lebih jauh, Muhammad Sardi berharap masyarakat di kabupaten bungsu di Riau dapat lebih memahami perbedaan antara keluhan ringan dan kondisi darurat dan harus memenuhi kriteria kegawatdaruratan untuk ditangani di UGD agar bisa diklaim BPJS Kesehatan.

"Dengan adanya penyesuaian ini, masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan layanan kesehatan, masyarakat juga harus memahami bahwa ada prosedur dan aturan yang harus kami ikuti," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, Ruriz Akbar PH, S.Farm, Apt menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, sebenarnya RSUD melalui informasi tersebut menegaskan kembali Peraturan Menteri Kesehatan no. 47 Tahun 2018 bahwa pelayanan kegawatdaruratan harus memenuhi kriteria kegawatdaruratan.

"Penentuan kriteria kegawatdaruratan tersebut dilakukan oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan dan sesuai dengan ilmu kedokterannya. Jadi, bukan kriteria gawatdarurat versi masyarakat," tegasnya.

Kemudian lanjutnya, apabila ada kasus bukan kegawatdaruratan maka masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas atau klinik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu sesuai dengan Peraturan Presiden no. 82 Tahun 2018 pasal 52 menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan yang tidak dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan diantaranya adalah pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dengan kata lain, apabila penilaian gawatdarurat tidak sesuai dengan kriteria kegawatdaruratan menurut Permenkes no. 47 tahun 2018 tadi, maka pelayanan kesehatan tersebut tidak dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan," jelasnya.

Disampaikan Akbar pula bahwa semua aturan dan regulasi dikeluarkan oleh pemerintah dan berlaku secara nasional di seluruh Indonesia.

"Hal ini baik menurut saya agar masyarakat bijak dan tertib dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan, sehingga pembiayaan pelayanan kesehatannya dapat dijamin dan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan," pungkasnya. ***