PEKANBARU – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau mengonfirmasi telah menerima bukti baru atau “novum” terkait dugaan ijazah palsu Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan. Bukti ini diserahkan oleh Kuasa Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkara, Rupina Br Sembiring, pada Selasa (19/11/2024). Dugaan serupa sebelumnya pernah dilaporkan pada 2021.

Kasubdit II Ditreskrimum Polda Riau, Kompol Dani Andika, membenarkan penerimaan ‘’novum’’ tersebut. “Benar, ada kita terima,” ujar Kompol Dani, Senin (2/12/2024).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa laporan masyarakat terkait dugaan ini tidak bisa langsung dibuka kembali tanpa melalui prosedur tertentu.

“Nanti kami akan memanggil pihak yang bersangkutan (Kuasa Hukum LSM Perkara) untuk memberikan klarifikasi terhadap *novum* tersebut, kemungkinan pekan depan,” jelasnya.

Proses Penanganan Novum

Setelah menerima klarifikasi, lanjut Kompol Dani, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut isi novum. Proses ini bertujuan untuk memastikan apakah bukti yang diserahkan benar-benar baru atau sudah dimiliki sebelumnya oleh penyidik.

“Kalau ternyata bukti itu sudah ada di penyidik, maka laporan tidak bisa dibuka kembali. Tapi jika bukti itu belum ada, maka proses akan dilanjutkan sesuai hasil gelar perkara,” terangnya.

Ia juga menambahkan bahwa semua langkah akan dilakukan sesuai mekanisme gelar perkara. Jika kasus ini kembali dibuka, Indra Gunawan dipastikan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. “Pasti kita mintai keterangan,” tegas Kompol Dani.

Harapan dari Kuasa Hukum LSM

Sementara itu, Kuasa Hukum LSM Perkara, Rupina Sembiring, berharap Polda Riau segera memberikan kepastian hukum terkait kasus ini. Rupina menyebut bahwa bukti-bukti dari Dikti dan Kopertis Jawa Barat sudah diserahkan ke penyidik untuk mendukung laporan tersebut.

“Kami yakin di bawah kepemimpinan Kapolda saat ini, kasus ini bisa segera terang benderang. Hal ini juga penting sebagai pelajaran bagi semua pihak agar tidak sembarangan menggunakan gelar atau ijazah yang bukan haknya,” ujar Rupina.

Ia menyebut bahwa Ketua DPRD Siak, yang juga Ketua DPD Golkar Siak, diduga menggunakan gelar sarjana ekonomi (SE) yang tidak sah. Pihaknya berharap kejelasan kasus ini bisa segera terwujud. ***