
PEKANBARU- Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyertaan Modal DPRD Riau saat ini masih menunggu proses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Anggota Pansus, Sugeng Pranoto, mengatakan, hasil kerja Pansus dan juga proses di Biro Hukum Pemprov Riau, sudah selesai sejak pertengahan Oktober 2021 lalu.
"Kalau ini sudah disetujui dan pasalnya tak ada yang bertentangan dengan peraturan diatasnya, dan ini dianggap layak untuk di perdakan, langsung paripurna kan oleh DPRD Provinsi," ujar Sugeng, Jumat (29/10/2021).
Dalam Ranperda ini, jelas Sugeng, Pemprov Riau akan menganggarkan penambahan modal untuk dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau, yakni Jamkrida dan Bank Riau Kepri.
Untuk Jamkrida, disampaikan Sugeng, semulanya direncanakan mulai disuntikkan dana dalam APBD Perubahan, namun karena terkendala regulasi, diundur sampai APBD Riau 2022.
"Kebutuhan Jamkrida itu Rp 75 M, sekarang kan masih Rp 25 M, kalau sudah Rp 100 M, bisnisnya sudah bisa melebar ke provinsi lain, atau membuka cabang baru. Kalau sekarang kan masih sebatas Riau saja," tuturnya.
Dalam pembayarannya, akan dilaksanakan sebanyak tiga kali penganggaran, yakni Rp 25 M setiap tahunnya. Artinya, pembayaran baru selesai di tahun 2024 mendatang.
Sementara untuk Bank Riau Kepri, DPRD Riau akan menganggarkan dana sekitar Rp 360 M dalam empat kali pembayarannya, dimana satu tahunnya dianggarkan Rp 120 M.
"Tambahan dana itu setelah kita hitung sudah cukup menjadikan Pemprov Riau sebagai pemilik saham terbesar dengan persentase 53 persen," tutupnya. ***