PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yohanis, mengungkapkan saat ini pihaknya sudah mendengarkan penjelasan semua pihak di tiga kabupaten terkait konflik lahan.

Tiga kabupaten itu adalah Kuantan Singingi pada hari senin lalu, dilanjutkan dengan Indragiri Hulu, dan kemudian Kampar. Pertemuan dengan daerah lain akan dilanjutkan senin mendatang.

Baca juga:  Tinggal Selangkah Lagi, Pansus Konflik Lahan Berharap PT Wanasari dan Warga Singingi Hilir Capai Kesepakatan

Dalam pertemuan itu, kata Marwan, pihaknya sudah mendengarkan penjelasan dari pihak pelapor, terlapor, hingga pihak terkait. Bahkan, dari Kuansing, hadir langsung Plt Bupati Kuansing, Suhardiman Amby.

Marwan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang berkenan menghadiri undangan Pansus guna mencarikan solusi atas konflik yang terjadi di daerahnya masing-masing.

Baca juga:  Pemkab Kuansing Desak Pemerintah Cabut Izin Duta Palma, DPRD Riau Bakal Buat Analisa Hukum dan Sosial

"Semua keterangan itu akan kita bahas nanti secara internal, sekaligus mengundang biro hukum Pemprov Riau, kita mau minta pandangannya sebelum kita mengeluarkan rekomendasi, karena kan setiap daerah itu persoalannya berbeda-beda," ujar Politisi Gerindra ini, Kamis (27/1/2022)

Misalnya, kata Marwan di Indragiri Hulu, ada persoalan konflik antara PT Palma 1 yang sudah menggarap lahan, meskipun belum memiliki izin lengkap dari pihak terkait.

'Untuk yang ini, pelapornya kelompok masyarakat adat talang mamak, mereka hanya minta supaya lahan hutan yang digarap itu dikembalikan lagi menjadi hutan," tambahnya.

Baca juga:  Dosa-nya Sangat Banyak, Izin HGU PT Duta Palma Harus Dicabut, Bagikan Lahannya ke Masyarakat

Kemudian, konflik PT Arara Abadi di Kampar dan PT Seberida Subur di Inhu yang pernah berjanji akan memberi lahan kepada masyarakat dalam bentuk KPPA, namun saat ini lahan tersebut belum diberikan karena kelompok penerima yang tidak jelas status keanggotaannya.

Dari tiga daerah itu, sambung Marwan, pihaknya sudah mencatat dan merekam semua pandangan dari berbagai pihak. Jika dianggap masih kurang, akan ada pertemuan lanjutan dengan pihak yang diperlukan informasi tambahan.

"Selalu kami sampaikan, kami ingin mencari solusi, bahkan kalau bisa win-win solution, jadi perusahaan jangan alergi kalau kita undang, kita mau masyarakat dan investor bisa berdampingan," tutupnya. ***