PEKANBARU - Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 membuat Pilkada kali ini sangat berbeda dibanding Pemilu-pemilu yang sudah dilaksanakan sebelumnya, dimana saat ini ada regulasi-regulasi tambahan dalam pagelaran Pilkada, tak terkecuali dalam debat kandidat.

Komisioner KPU Riau, Nugroho Notosusanto mengatakan, saat ini 9 daerah di Riau yang akan melaksanakan Pilkada akan segera melangsungkan debat kandidat, debat ini biasanya dilakukan sebulan sebelum hari H.

"Sebenarnya debat ini sudah bisa dilaksanakan di awal masa kampanye, tapi untuk Riau, debat akan dilaksanakan pada medio November sampai awal Desember," kata Nugroho kepada GoRiau.com, Kamis (5/11/2020).

Terkait dengan teknis debat, dijelaskan Nugie, akan diberlakukan prokotol kesehatan Covid-19, dimana ada jarak yang mesti dijaga oleh semua pihak, sehingga lokasi debat dipastikan akan lebih 'sepi'.

"Sebelumnya kan orangnya bisa banyak, karena Paslon bisa membawa tim pendukung, sekarang tim kampanye hanya boleh maksimal 4 orang, ditambah Paslonnya dua orang," ujarnya.

Didalam ruangan juga akan ada perwakilan dari KPU 5 orang, ditambah Bawaslu 2 orang, selain itu nanti juga ada beberapa kru yang bertugas dalam penyiaran seperti kameramen dan lainnya. 

Artinya, kata Nugie, pada debat kali ini tidak akan ada kerumunan seperti biasanya, dan Paslon juga diingatkan supaya tidak membawa massa banyak-banyak ke lokasi debat untuk menghindari potensi kerumunan.

Supaya masyarakat masih bisa melihat para kandidat memperdalam visi misinya, KPU Riau mendorong panitia supaya membuat tayangan live, baik dari televisi maupun streaming YouTube.

Lebih jauh, Nugie menjelaskan, debat kali ini tidak akan memakai panelis, karena ketiadaan paslon tunggal. Nantinya, peran tim panelis lebih banyak dibawakan oleh moderator. 

"Debat tanpa tim panelis, nantinya moderator yang mengekplorasi masing-masing kandidat dengan sejumlah pertanyaan," kata Nugie.

Pertanyaan yang disodorkan ke pemateri, jelas Nugroho, merupakan poin-poin yang sudah dirumuskan oleh tim pemateri. Tim pemateri sendiri bakal mengambil pertanyaan dari tokoh masyarakat, akademisi, dan kalangan professional. 

"Dengan syarat pertanyaan tidak bersumber dari pihak yang berafiliasi dengan partai politik, dan tidak berafiliasi dengan salah satu perserta pilkada baik sebagai tim, relawan. Artinya pertanyaan dari pihak yang netral dan independent," tutupnya. ***