PEKANBARU – Pakar hukum Tata Negara/Administrasi Negara Universitas Riau, Zulwisman SH MH, menilai regulasi usulan nama-nama Penjabat (Pj) Gubernur multitafsir.

Dijelaskannya dalam Permendagri No 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota, diatur tentang pengusulan Pj Gubernur ini, hal ini dinyatakan dalam pasal 4 Ayat (1) huruf b yang berbunyi "Pengusulan Penjabat Gubernur dilakukan oleh DPRD melalui Ketua DPRD Provinsi".

"Bunyi ini sebenarnya mutitafsir, karena saya tidak menemukan penjelasan sebagai satu kesatuan dari Permendagri No 4 Tahun 2023 ini. Jadi saya kira ini pasal multitafsir,’’ ujarnya.

Dirincikannya, pertama, pasal 4 Ayat (1) huruf b dapat bermakna, semacam "hak prerogatif" Ketua DPRD untuk berbuat atas nama lembaga DPRD Provinsi untuk mengusulkan nama. artinya ketua DPRD tak perlu bertanya atau meminta Komisi I dan fraksi untuk mengusulkan nama kepada ketua DPRD, dan seterusnya Ketua DPRD meneruskan itu kepada Presiden melalui Mendagri.

Kedua, dapat bermakna ketua DPRD harus meminta pendapat komisi I dan seluruh Anggota DPRD atas beberapa nama yang akan diusulkan. Agar pimpinan dan seluruh anggota telah seiya sekata atas nama yang diusulkan.

"Nah, ini saya kira semacam kelemahan atas bunyi pasal 4 ayat (1 ) huruf b tersebut," ucapnya.

Namun menurutnya, prosedur pengusulan nama Pj ini harus digambarkan lebih jauh dalam Tatib DPRD.

"Tapi ketika saya membaca melalui Peraturan DPRD Riau No 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib pengaturan Penjabat Gubernur, juga tidak diatur lebih jauh," ujarnya.

Eloknya, lanjut Zulwisman, bunyi Pasal 4 ayat (1) huruf b Permendagri No 4 Tahun 2023 dimaknai ketua DPRD harus bertanya pada seluruh anggota atau meminta pendapat pada Alat Kelengkapan (Komisi I) terkait pengusulan nama Penjabat Gubernur ini yang akan disampaikan pada Presiden melalui Mendagri.

"Kedepan, tentu ini menjadi pembelajaran, baik oleh Pempus melalui Mendagri dalam membentuk Permendagri dan Oleh DPRD dalam memaknai Permendagri dan melakukan pembaharuan terhadap Tata Tertib yang ada," tutupnya. ***