
TELUKKUANTAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau mengingatkan kepala desa (Kades) dan perangkatnya untuk menjaga netralitas di masa kampanye. Kades dan perangkatnya dilarang melanggar pantang larang yang sudah diatur undang-undang.
Menurut Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kuansing Nur Afni SSos, imbauan ini sudah disampaikan kepada Kades di seluruh Kuansing sejak dimulainya masa kampanye Pemilu 2024. Imbauan itu tertuang dalam surat nomor 433/PM.00.02/K.RA-05/12/2023 perihal himbauan tindak melakukan tindakan yang dilarang dalam tahapan kampanye.
"Ini sebagai langkah awal Bawaslu dalam mengutamakan upayah pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pada tahapan kampanye," kata Nur Afni, Jumat (8/12/2023) siang di Telukkuantan.
Dikatakan Nur Afni, surat imbauan itu tidak hanya ditujukan kepada Kades, tetapi juga perangkat desa, anggota BPD dan pengurus BUMDes.
"Kita juga menyampaikan sanksi bagi Kades berserta perangkatnya jika melanggar pantang larang ini," kata Nur Afni.
Larangan Kades, BPD dan perangkat desa terlibat dalam kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu).
"Dalam UU ini, ada larangan dan sanksi bagi Kades atau sebutan lain, perangkat desa, Anggota BPD dan BUMDes dalam tahapan kampanye Pemilu," kata Nur Afni.
Nur Afni pun memaparkan pasal yang melarang Kades dan perangkat desa terlibat kampanye Pemilu. Yakni Pasal 280 ayat (2) huruf h dan huruf I dan huruf j UU Pemilu. Bunyinya, pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.
Kemudian, lanjut Nur Afni, pada Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu menyatakan setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu.
Pada Pasal 282 UU Pemilu, pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye.
Selanjutnya pada Pasal 339 ayat (4) UU Pemilu, setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye.
"Pasal-pasal ini dengan tegas mengatur larangan bagi Kades, BPD dan perangkat desa serta anggota BUMDes terlibat kampanye," kata Nur Afni.
Jika ada Kades, BPD dan perangkat desa yang melanggar maka akan mendapat sanksi. Nur Afni juga memaparkan sanksi bagi pelanggar.
Dalam Pasal 490 UU Pemilu menyatakan setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.
Kemudian, pada Pasal 494 UU Pemilu dinyatakan setiap aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.
Selanjutnya ada Pasal 548 UU Pemilu, dinyatakan setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1 miliar.
"Kami berharap, Kades beserta perangkat pemerintahan desa mengindahkan imbauan ini. Dengan netralitas yang dilakukan Kades beserta perangkat pemerintahan desa, semoga mewujudkan Pemilu demokratis, jujur dan adil," kata Nur Afni.***