KEBIJAKAN Pemerintah Pusat dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2026 akan mengurangi dana Transfer ke Daerah (TKD) mencapai 25%. Hal ini akan sangat berdampak bagi daerah, terutama bagi daerah yang bergantung pada Dana Bagi Hasil Migas (DBH Migas) seperti Provinsi Riau. Bumi Lancang Kuning yang selama ini sangat bergantung pada DBH merasakan dampak dari kebijakan yang telah dimulai sejak 2025 dan akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2026, diperkirakan APBD Provinsi dan Kabupaten mengalami penurunan berkisar antara 11% sampai 22%.

Penurunan pendapatan ini memperburuk kapasitas fiskal daerah yang disebabkan tingkat kemandirian keuangan yang rendah. Hal ini terjadi karena pendapatan daerah sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) seperti minyak, gas, pertambangan, hutan, dan perkebunan. Riau yang selama ini dikenal secara nasional sebagai salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan pendapatan utama dari DBH Migas, kini menghadapi perubahan kondisi akibat kebijakan pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Pesatnya perkembangan industri migas di Riau tidak dimanfaatkan sebagai peluang bagi daerah melalui badan usaha yang bisa berperan langsung sebagai mitra perusahaan minyak dan gas yang telah beroperasi selama puluhan tahun.

Dalam kondisi tersebut, Provinsi Riau bersama kabupaten/kota yang wilayahnya memiliki kegiatan bisnis minyak bumi tidak dapat ikut membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sejatinya dapat diandalkan sejak dahulu. Industri migas di wilayah Riau menggerakkan perputaran uang yang luar biasa besar, bahkan mencapai miliaran dolar atau triliunan rupiah setiap tahun.

Perputaran uang sebesar ini seharusnya dapat dinikmati oleh BUMD yang ada di provinsi maupun kabupaten. Namun kenyataannya, sangat jarang terdengar BUMD melakukan kegiatan atau kerja sama dengan perusahaan minyak dan gas di Bumi Melayu ini. Meski demikian, ada perusahaan daerah yang berperan sebagai operator blok minyak seperti PT Bumi Siak Pusako (PT BSP) yang mengelola Blok CPP dan PT Sarana Pembangunan Riau Langgak (PT SPRL) yang mengelola Blok Langgak. Kemudian PT Riau Petroleum (PT RP) yang memiliki beberapa anak perusahaan pemegang Participating Interest (PI) di beberapa Wilayah Kerja (WK), seperti: PT Riau Petroleum Rokan (PT RPR), Riau Petroleum Mahato, Riau Petroleum Kampar, Riau Petroleum Siak, Riau Petroleum Bentu, dan Riau Petroleum Malacca Strait.

Namun sangat jarang terdapat BUMD di Riau yang bergerak di bidang jasa penunjang migas (supporting/service company) dan bekerja sama melaksanakan pekerjaan di industri hulu migas. Salah satu BUMD yang menjalankan jasa penunjang adalah PT Siak Pertambangan Energi (PT SPE) milik Kabupaten Siak. BUMD ini memiliki dua unit rig yang digunakan untuk pekerjaan perawatan sumur minyak dan geothermal di beberapa Wilayah Kerja Migas di Riau maupun di luar provinsi. Meski begitu, BUMD ini belum mampu memberikan PAD signifikan bagi Kabupaten Siak. Namun langkah tersebut sudah menjadi kemajuan bagi daerah.

Selain menjadi pemegang saham mayoritas PT BSP, Kabupaten Siak juga memiliki BUMD yang bergerak di jasa penunjang migas. Ke depannya, BUMD ini diharapkan mampu menangani lebih banyak pekerjaan berbekal pengalaman yang dimiliki. Peluang kerja sama dengan PT BSP sebagai pemegang saham terbesar juga terbuka sehingga pekerjaan yang ada dapat dikerjakan PT SPE. Dengan demikian, perputaran uang dapat kembali masuk ke daerah melalui BUMD sehingga pada waktunya memberikan PAD secara bertahap.

BUMD lain yang berupaya memasuki pekerjaan di bidang perminyakan adalah PT Bumi Laksamana Jaya (PT BLJ) milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis. BUMD ini menjalin kerja sama dengan PT Elnusa sejak 2023 untuk dapat masuk ke bisnis jasa penunjang migas. Namun hingga kini belum ada informasi lanjutan mengenai implementasi kerja sama tersebut.

Pada dasarnya, BUMD di Provinsi Riau dan kabupaten/kota dapat melakukan pekerjaan dan kerja sama dengan perusahaan minyak dan gas bumi di daerahnya. Syarat utamanya adalah kemampuan SDM, finansial, dan teknologi. Namun tidak harus semua kemampuan dimiliki. Kerja sama dengan pihak yang memiliki modal, teknologi, dan tenaga ahli merupakan praktik umum dalam bisnis migas, termasuk pembentukan konsorsium. Jika dilakukan secara transparan dan profesional, hal ini dapat memberikan manfaat besar bagi BUMD untuk memperoleh pengalaman hingga akhirnya mandiri. Jika dilakukan oleh setiap BUMD di kabupaten/kota, dampak positif dapat dirasakan daerah: terbukanya lapangan kerja, berkembangnya kemampuan teknis, meningkatnya bisnis penunjang migas, dan bertambahnya pendapatan daerah.

Industri migas memberikan efek berganda (multiplier effect) di wilayah operasional dan manfaatnya telah lama dirasakan pemerintah serta masyarakat Bumi Melayu. Riau berkembang tidak lepas dari aktivitas migas yang telah ada sejak puluhan tahun lalu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Secara ekonomi, setiap investasi US$1 juta di sektor hulu migas dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$1,4 juta per tahun serta menghasilkan nilai tambah US$1,5 juta. Dengan demikian, industri hulu migas memberikan dampak besar pada perputaran uang daerah.

Di Provinsi Riau terdapat beberapa Wilayah Kerja (WK) produksi dan eksplorasi yang tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota. Operator yang mengelola WK tersebut antara lain:

• Pertamina Hulu Rokan (WK Rokan: Kab. Siak, Kab. Bengkalis, Kab. Kampar, Kab. Rohil, Kab. Rohul)

• PT Bumi Siak Pusako (WK CPP: Kab. Siak, Kab. Kampar, Kab. Pelalawan, Kab. Bengkalis, Kab. Rohil, Kab. Rohul)

• PT Imbang Tata Alam (WK Malacca Strait: Kab. Meranti, Kab. Siak)

• Texcal Energy Mahato Inc (WK Mahato: Kab. Rohul, Kab. Kampar)

• PT EMP Gandewa (WK Siak: Kab. Rohil, Kab. Kampar)

• PT EMP Energi Riau (WK Kampar: Kab. Pelalawan, Kab. Inhu)

• EMP Bentu Ltd (WK Bentu: Kab. Kampar, Kab. Pelalawan)

• PT APGWI (WK West Kampar: Riau/Kab. Rokan Hulu dan Sumut)

• PT Pertamina EP Field Lirik (Lirik: Kab. Inhu, Kab. Siak, Kab. Pelalawan)

• PT SPR Langgak (WK Langgak: Kab. Rohul, Kab. Kampar)

• PT Sumatera Global Energi (WK Selatpanjang: Kab. Siak)

• PT EMP Tunas Energi (WK South CPP: Kab. Inhu, Kab. Kuansing)

Total ada 12 perusahaan migas yang beroperasi di Provinsi Riau. Perputaran uang dari industri hulu migas ini bisa mencapai puluhan triliun hingga mendekati Rp100 triliun pada kondisi tertentu. Jika BUMD dapat terlibat mengelola 5% sampai 10% dari perputaran dana tersebut, potensi pemasukan bagi daerah sangat besar. Misalnya, BUMD di kabupaten yang memiliki Wilayah Kerja Migas dapat bekerja sama dalam penyediaan katering, pengamanan, logistik, manpower supply, studi subsurface/surface, studi kelayakan, AMDAL, well maintenance, dan lainnya.

Secara umum, jasa penunjang migas dibagi dua kategori: jasa konstruksi dan nonkonstruksi. Jasa konstruksi meliputi konsultasi dan pekerjaan konstruksi. Jasa nonkonstruksi meliputi jasa geologi dan geofisika, pengeboran, inspeksi teknis dan pengujian teknis, pascaoperasi, penelitian dan pengembangan, pengolahan limbah, penyewaan angkutan, serta pengoperasian dan pemeliharaan. Semua jenis jasa ini dapat dikerjakan BUMD secara mandiri atau melalui kerja sama/konsorsium. Pendekatan persuasif kepala daerah sangat diperlukan untuk mendorong kerja sama tersebut. Perusahaan migas umumnya akan menyambut baik jika dijalankan secara profesional. Dukungan daerah melalui BUMD akan membangun hubungan emosional yang dapat membantu meredam potensi konflik sosial di sekitar wilayah operasi migas.

Pimpinan atau direktur BUMD di provinsi dan kabupaten/kota perlu memanfaatkan peluang yang ada. Nakhodai BUMD dan lakukan transformasi bisnis dari usual menjadi unusual dengan menjalin skema kerja sama bersama industri migas di sekitar. Kalau tidak mulai, kapan lagi? Kalau bukan BUMD, siapa lagi? ***

* Prof Dr Eng Ir Muslim, ST, MT adalah Ketua Pusat Studi Pengembangan, Peningkatan Produksi Minyak/Gas Bumi dan Lingkungan (PSP3MBL) Fakultas Teknik Universitas Islam Riau (UIR), Pengurus Harian FKPMR Bidang Penelitian dan Pengembangan, Ketua Bidang Rekayasa Teknologi, Energi dan Lingkungan – Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (ISMI).